PALEMBANG – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang memperkuat pengamanan di 77 titik perlintasan sebidang yang dinilai rawan kecelakaan. Langkah tersebut dilakukan menjelang masa Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan.
Penguatan pengamanan dilakukan melalui penambahan petugas penjaga perlintasan, terutama pada lokasi dengan tingkat kepadatan kendaraan yang tinggi. Perlintasan yang belum dilengkapi palang pintu, termasuk perlintasan liar, menjadi perhatian dalam upaya pencegahan kecelakaan.
Manager Humas KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti, menjelaskan bahwa penempatan personel tambahan merupakan bagian dari langkah antisipasi untuk mengurangi potensi kecelakaan antara kendaraan dan kereta api.
“Penempatan petugas tambahan dan berbagai kegiatan edukasi merupakan langkah preventif untuk meminimalkan risiko kecelakaan. Namun, keberhasilannya tetap membutuhkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan keselamatan,” kata Aida di Palembang, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, keselamatan di perlintasan sebidang tidak hanya bergantung pada keberadaan petugas atau fasilitas pengamanan. Kedisiplinan pengguna jalan menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan.
Berdasarkan catatan KAI Divre III Palembang, sepanjang Januari hingga akhir Oktober 2026 terjadi 13 kecelakaan di perlintasan sebidang. Insiden tersebut melibatkan delapan mobil dan lima sepeda motor.
Dari sejumlah kejadian tersebut, tercatat dua orang mengalami luka ringan, dua orang luka berat, serta lima orang meninggal dunia.
Data kecelakaan tersebut menjadi perhatian KAI dalam meningkatkan langkah pencegahan, khususnya pada perlintasan yang memiliki risiko tinggi akibat aktivitas kendaraan dan perjalanan kereta api.
Aida mengingatkan bahwa kereta api memiliki karakteristik pengereman yang berbeda dengan kendaraan di jalan raya sehingga tidak dapat berhenti secara tiba-tiba ketika menghadapi hambatan di jalur rel.
“Kereta api tidak dapat berhenti secara mendadak. Karena itu, setiap pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api, mematuhi rambu dan sinyal peringatan, serta tidak menerobos palang pintu,” ujarnya.
Selain menambah petugas, KAI Divre III Palembang telah melaksanakan sejumlah program peningkatan keselamatan sepanjang Januari hingga Oktober 2026.
Dalam periode tersebut, perusahaan mencatat telah melakukan penutupan terhadap 25 perlintasan sebidang sebagai bagian dari upaya pengendalian risiko kecelakaan.
KAI juga menyelenggarakan 119 kegiatan sosialisasi keselamatan di perlintasan serta 49 kegiatan edukasi yang ditujukan kepada pelajar, santri, dan masyarakat yang tinggal di sekitar jalur kereta api.
Upaya penyadaran masyarakat turut dilakukan melalui pemasangan 118 banner berisi imbauan keselamatan. Media informasi tersebut digunakan untuk mengingatkan pengguna jalan mengenai pentingnya mematuhi aturan saat melintasi jalur rel.
Dalam pelaksanaannya, KAI bekerja sama dengan kepolisian, Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, pemerintah daerah, komunitas pencinta kereta api atau railfans, serta masyarakat di sekitar perlintasan.
Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan edukasi keselamatan sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap risiko kecelakaan di perlintasan sebidang.
Dari sisi regulasi, kewajiban pengguna jalan untuk memberikan prioritas kepada perjalanan kereta api diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Sementara itu, Pasal 296 undang-undang yang sama mengatur bahwa pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikenai pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
Ketentuan keselamatan perjalanan kereta api juga didukung Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian serta sejumlah peraturan pemerintah yang mengatur penyelenggaraan perkeretaapian.
Dalam pengelolaan perlintasan sebidang, pembagian tanggung jawab keselamatan melibatkan instansi penyelenggara jalan berdasarkan klasifikasinya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018.
Pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap jalan nasional, pemerintah provinsi menangani jalan provinsi, sedangkan pemerintah kabupaten dan kota memiliki tanggung jawab terhadap jalan kabupaten, kota, dan desa. Untuk jalan khusus, kewenangan berada pada instansi atau badan hukum terkait.
Adapun KAI menjalankan perannya dalam menjaga keselamatan operasional kereta api melalui penempatan petugas perlintasan, pemeliharaan prasarana perkeretaapian, dan kegiatan edukasi keselamatan bagi masyarakat.
Sementara itu, pembangunan fasilitas seperti palang pintu, jalan layang atau flyover, serta terowongan bawah tanah atau underpass menjadi kewenangan instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
Menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru, KAI kembali mengingatkan masyarakat agar selalu memperhatikan rambu, mengikuti arahan petugas, dan memastikan kondisi aman sebelum melintasi jalur kereta api.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan dan budaya dalam berlalu lintas. Patuhi rambu, ikuti arahan petugas, jangan menerobos palang pintu, dan jangan berhenti di atas rel. Satu tindakan disiplin dapat menyelamatkan banyak nyawa,” kata Aida.
Melalui penguatan pengamanan di 77 perlintasan serta kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan, KAI Divre III Palembang berupaya menekan risiko kecelakaan dan mendukung keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan selama masa angkutan akhir tahun.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!