PALEMBANG – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, menargetkan sebanyak 1.000 pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal. Program tersebut dikembangkan melalui kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Republik Indonesia.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat daya saing produk lokal sekaligus memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal.
Bupati OKI, Muchendi Mahzareki, mengatakan sertifikasi halal merupakan salah satu instrumen penting untuk mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil agar mampu meningkatkan kualitas produk dan memperluas peluang pemasaran.
“Kami ingin mempercepat program halal dari tingkat bawah, terutama segmen usaha mikro dan kecil. Masyarakat perlu kita fasilitasi agar mendapatkan sertifikat halal sehingga menjadi daya ungkit bagi usaha mereka untuk naik kelas,” kata Muchendi dalam keterangan tertulis yang diterima di Palembang, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah ingin memastikan pelaku usaha berskala mikro dan kecil memperoleh dukungan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal.
Dari target keseluruhan sebanyak 1.000 UMK, Pemkab OKI menetapkan sasaran awal sebanyak 500 pelaku usaha untuk memperoleh fasilitasi sertifikasi halal pada 2026.
Target tahap pertama tersebut diharapkan dapat terealisasi sebelum berakhirnya tahun berjalan melalui koordinasi antara pemerintah daerah, BPJPH, dan pihak-pihak pendukung lainnya.
Muchendi menjelaskan bahwa pembiayaan fasilitasi sertifikasi halal tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten OKI.
Sebagai alternatif, pembiayaan program difasilitasi melalui sejumlah lembaga Koperasi Unit Desa (KUD) yang berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Selain melibatkan koperasi, pemerintah daerah juga mengajak perusahaan untuk turut berkontribusi dalam mendukung pembiayaan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil.
Dukungan perusahaan terutama diharapkan dapat menjangkau pelaku usaha yang berada di sekitar wilayah operasional masing-masing perusahaan.
Dengan melibatkan berbagai pihak, pemerintah daerah berupaya memperluas akses sertifikasi halal tanpa membebankan biaya program tersebut kepada APBD.
Muchendi mengungkapkan bahwa Dinas UMKM beserta perangkat daerah terkait telah mendapatkan tugas untuk mempercepat pelaksanaan program.
“Kami telah menugaskan Dinas UMKM dan perangkat daerah terkait untuk mempercepat proses ini. Kami berharap BPJPH dapat bersama-sama membantu mewujudkan target awal 500 UMK pada tahun ini,” ujarnya.
Kerja sama dengan BPJPH diharapkan dapat mendukung proses fasilitasi sehingga pelaku usaha lebih mudah memenuhi persyaratan sertifikasi halal yang diperlukan.
Sementara itu, Kepala BPJPH RI, Ahmad Haikal Hasan, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemkab OKI yang memberikan perhatian kepada pengembangan usaha mikro dan kecil melalui program sertifikasi halal.
Menurut Haikal, sertifikasi halal memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar menunjukkan identitas keagamaan suatu produk.
Ia menilai sertifikasi halal juga berkaitan dengan kebutuhan pasar internasional, khususnya dalam memberikan kepastian bagi konsumen serta meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang dipasarkan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah memiliki kepedulian dan kesadaran terhadap pentingnya produk halal. Halal bukan hanya identitas keagamaan, tetapi sudah menjadi kebutuhan pasar dunia. Apa yang dilakukan Pemkab OKI ini patut menjadi contoh dan diikuti pemerintah daerah lainnya,” katanya.
Haikal berharap kolaborasi antara BPJPH dan Pemkab OKI dapat mempermudah pelaku UMK dalam memenuhi standar halal serta meningkatkan kualitas produk mereka.
Selain itu, program tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pemasaran, baik di pasar nasional maupun internasional.
Melalui target fasilitasi sertifikasi halal bagi 1.000 UMK, Pemkab OKI berupaya memperkuat pengembangan usaha kecil dengan melibatkan pemerintah pusat, koperasi, dan sektor perusahaan.
Untuk tahap awal, pemerintah daerah memprioritaskan realisasi fasilitasi bagi 500 UMK pada 2026, sementara pelaksanaan target keseluruhan menjadi bagian dari pengembangan program kerja sama tersebut.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!