PALEMBANG – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan memperkuat pengawasan terhadap ketersediaan dan harga bahan kebutuhan pokok di wilayahnya. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah sekaligus mengantisipasi gangguan distribusi dan potensi kenaikan harga di pasaran.
Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol. Rony Samtana, menegaskan bahwa kepolisian berkomitmen menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok agar masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau.
Pengawasan dilakukan dengan meningkatkan koordinasi bersama instansi terkait serta memantau kondisi pasokan dan pergerakan harga bahan kebutuhan pokok secara berkelanjutan.
“Polda Sumsel berkomitmen penuh mendukung program ketahanan pangan pemerintah dengan memastikan stok bahan pokok tetap aman dan harganya terjangkau. Kami akan mengawal kelancaran distribusi di lapangan serta menindak tegas setiap upaya penimbunan yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat,” kata Rony di Palembang, Kamis (12/11/2026).
Menurut Rony, ketersediaan bahan pangan menjadi salah satu perhatian utama dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, jajaran kepolisian diminta meningkatkan pengawasan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan pasokan.
Ia juga menginstruksikan personel kepolisian agar memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait dalam melakukan pemantauan terhadap distribusi dan ketersediaan komoditas kebutuhan pokok.
Pengawasan secara berkelanjutan dinilai penting untuk mendeteksi lebih awal potensi gangguan distribusi maupun praktik penimbunan yang dapat memicu kenaikan harga.
Selain memastikan pasokan tetap tersedia, Polda Sumsel menegaskan akan mengambil tindakan hukum terhadap praktik penimbunan bahan kebutuhan pokok yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumsel, Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, menjelaskan bahwa kerja sama lintas sektor memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pangan di wilayah Sumatera Selatan.
Menurut Nandang, pengawasan terhadap kebutuhan pokok tidak dapat dilakukan kepolisian secara sendiri. Diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan instansi yang berkaitan langsung dengan penyediaan serta distribusi pangan.
Salah satu pihak yang dilibatkan dalam penguatan koordinasi tersebut adalah Perum Bulog. Kerja sama dengan lembaga pangan dan pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung upaya menjaga ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat.
Koordinasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, terutama berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi.
Nandang menilai keterlibatan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar pemantauan stok dan harga pangan dapat dilaksanakan secara lebih terarah.
Melalui kerja sama lintas sektor, kepolisian bersama pemerintah daerah dan Bulog berupaya memastikan distribusi bahan kebutuhan pokok tetap berjalan serta harga komoditas dapat dijangkau masyarakat.
Polda Sumsel juga mendorong peningkatan kegiatan pemantauan pasar secara berkala untuk mengetahui perkembangan ketersediaan dan harga bahan pokok di lapangan.
Selain pemantauan pasar, pengawasan jalur distribusi menjadi perhatian guna mengidentifikasi potensi hambatan yang dapat memengaruhi kelancaran pasokan.
Setiap instansi yang terlibat diharapkan menjalankan langkah pengendalian sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing, termasuk dalam menghadapi potensi gangguan pasokan dan kenaikan harga.
Polda Sumatera Selatan menegaskan bahwa penguatan pengawasan dan koordinasi tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan pemerintah.
Melalui langkah tersebut, kepolisian berharap ketersediaan bahan kebutuhan pokok tetap terjaga, distribusi berjalan lancar, serta stabilitas harga dan kondisi ekonomi masyarakat Sumatera Selatan dapat dipertahankan.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!