Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berencana meminta klarifikasi resmi kepada Google terkait penutupan 19.372 kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi di Indonesia.
Langkah tersebut dilakukan setelah Google menerbitkan laporan mengenai penindakan terhadap ribuan kanal YouTube yang diduga terlibat dalam aktivitas terkoordinasi untuk memengaruhi opini publik.
Dalam pernyataan resmi pada Kamis (19/11/2026), Kemkomdigi menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan penjelasan yang lebih terperinci mengenai alasan penutupan kanal-kanal tersebut.
Menurut kementerian, laporan Google belum memberikan informasi yang memadai mengenai karakteristik akun yang ditindak, bentuk pelanggaran yang ditemukan, serta dasar pengaitan aktivitas tersebut dengan Indonesia.
Kemkomdigi menilai penindakan dalam jumlah besar harus disertai penjelasan yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Kejelasan informasi diperlukan untuk menghindari kesalahan atribusi maupun penafsiran terhadap temuan yang disampaikan Google.
Pemerintah juga menyoroti pentingnya penerapan moderasi konten secara transparan, adil, dan proporsional. Prinsip tersebut dinilai perlu dijalankan oleh perusahaan teknologi dalam menangani aktivitas yang diduga melanggar kebijakan platform.
Selain transparansi, Kemkomdigi menekankan bahwa kebebasan berekspresi harus tetap dijamin bagi seluruh kelompok masyarakat, baik yang menyampaikan dukungan maupun kritik terhadap pemerintah.
Kementerian menyatakan bahwa perbedaan pandangan politik tidak boleh menjadi dasar perlakuan yang tidak adil dalam pengelolaan ruang digital.
Meski meminta klarifikasi, Kemkomdigi tetap mendukung langkah platform digital dalam memberantas manipulasi informasi serta aktivitas tidak autentik yang berpotensi mengganggu kualitas percakapan publik.
Pemerintah menilai upaya penanganan aktivitas tersebut diperlukan untuk menjaga ruang digital yang sehat. Namun, pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan hak pengguna.
Berdasarkan laporan Influence Operations Bulletin Q3 2026 yang dipublikasikan Google pada 30 Oktober 2026, perusahaan tersebut mengungkap penutupan sejumlah kanal YouTube dalam investigasi terhadap operasi pengaruh terkoordinasi.
Dalam laporan tersebut, Google mencatat sebanyak 19.372 kanal YouTube ditutup selama periode Juli hingga Oktober 2026 karena dikaitkan dengan aktivitas operasi pengaruh yang berhubungan dengan Indonesia.
Google menyebut kanal-kanal tersebut menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah Indonesia beserta jajaran pemerintahannya.
Selain memuat konten dukungan, kanal-kanal tersebut menurut Google juga menayangkan materi yang mengkritik pihak-pihak yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah Indonesia.
Meski demikian, penjelasan dalam laporan Google merupakan hasil investigasi perusahaan. Kemkomdigi masih meminta kejelasan mengenai dasar penilaian dan bukti yang digunakan untuk mengaitkan ribuan kanal tersebut dengan operasi pengaruh terkoordinasi.
Penindakan Google terhadap dugaan operasi pengaruh juga tidak hanya berkaitan dengan Indonesia. Laporan tersebut turut mencatat tindakan terhadap kanal YouTube yang dikaitkan dengan aktivitas di sejumlah negara lain.
Negara-negara yang disebut antara lain China, Rusia, Iran, Prancis, Azerbaijan, dan India.
Dalam laporan tersebut, penyebutan negara merujuk pada lokasi geografis aktivitas akun atau asal jaringan yang teridentifikasi selama proses investigasi.
Oleh karena itu, keterkaitan suatu jaringan dengan negara tertentu tidak dapat secara otomatis diartikan sebagai bukti keterlibatan langsung pemerintah negara tersebut.
Kemkomdigi menilai persoalan ini perlu mendapat perhatian karena menyangkut tata kelola platform digital, kejelasan mekanisme moderasi konten, serta perlindungan terhadap kebebasan berekspresi masyarakat.
Pemerintah berencana meminta Google memberikan penjelasan resmi mengenai jenis pelanggaran, metode identifikasi, serta dasar pengambilan keputusan dalam penutupan kanal-kanal tersebut.
Melalui permintaan klarifikasi tersebut, Kemkomdigi mendorong perusahaan teknologi untuk menerapkan standar moderasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama ketika penindakan dilakukan terhadap ribuan akun sekaligus.
Hingga artikel sumber diterbitkan, Kemkomdigi masih berada pada tahap rencana permintaan klarifikasi. Belum terdapat keterangan mengenai hasil pertemuan maupun tanggapan resmi Google atas permintaan tersebut.
Pemerintah menegaskan dukungannya terhadap pemberantasan manipulasi informasi di ruang digital, dengan tetap mengutamakan transparansi, keadilan, dan perlindungan kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia.
Sumber: ANTARA News Jambi
Tanggal terbit: 20 November 2026




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!