Terkini

Masyarakat Sipil Ajukan Tujuh Tuntutan kepada Komdigi, Desak Transparansi Moderasi Konten

Masyarakat sipil mengajukan tujuh tuntutan kepada Komdigi, mendesak transparansi moderasi konten, perlindungan kebebasan berekspresi, dan dialog terbuka segera.

Image Source: https://www.jawapos.com

JAKARTA – Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyampaikan tujuh tuntutan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait pelaksanaan kebijakan moderasi konten di media sosial. Mereka mendesak pemerintah meningkatkan transparansi dalam pembatasan konten sekaligus memastikan kebebasan berekspresi masyarakat tetap terlindungi di ruang digital.

Tuntutan tersebut mengemuka dalam agenda debat publik yang berlangsung di Jakarta, Selasa (17/11/2026). Pertemuan itu menjadi forum untuk membahas kebijakan moderasi konten yang dinilai memerlukan keterbukaan dan pertanggungjawaban dari pemerintah.

Namun, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid tidak menghadiri agenda debat publik tersebut. Ketidakhadirannya menjadi perhatian organisasi masyarakat sipil yang berharap adanya kesempatan berdialog secara langsung dengan kementerian mengenai kebijakan pembatasan konten.

Direktur Eksekutif Remotivi, Yovantra Arief, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu kesediaan Komdigi untuk membuka forum dialog bersama masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas melalui kesediaan membahas kebijakan moderasi konten secara terbuka.

Yovantra menilai langkah selanjutnya berada di tangan Komdigi. Apabila kementerian yang dipimpin Meutya Hafid memiliki komitmen terhadap keterbukaan dan pertanggungjawaban kelembagaan, pihaknya berharap ada undangan untuk menyelenggarakan debat terbuka.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden. Ia menekankan pentingnya dialog langsung antara pemerintah dan masyarakat, khususnya ketika terdapat keberatan publik terhadap kebijakan yang dijalankan.

Menurut Nenden, forum debat terbuka dapat menjadi sarana yang sederhana sekaligus efektif bagi Komdigi untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakannya. Melalui forum tersebut, pemerintah juga memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan secara langsung terhadap berbagai keberatan masyarakat.

Organisasi masyarakat sipil menilai keterbukaan dalam pelaksanaan moderasi konten merupakan persoalan penting karena berkaitan dengan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kritik di media sosial.

Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah penghentian praktik moderasi konten yang dinilai dilakukan secara sewenang-wenang terhadap ekspresi kritis masyarakat. Tuntutan tersebut menunjukkan adanya keberatan dari kelompok masyarakat sipil terhadap praktik pembatasan konten yang dianggap dapat memengaruhi kebebasan berekspresi.

Selain persoalan tersebut, rangkaian tuntutan yang diajukan juga menempatkan transparansi serta mekanisme banding dalam pembahasan kebijakan moderasi konten. Kedua aspek tersebut menjadi bagian dari perhatian masyarakat sipil terhadap tata kelola ruang digital.

Melalui tuntutan dan ajakan berdialog tersebut, organisasi masyarakat sipil mendorong Komdigi memberikan penjelasan mengenai kebijakan moderasi konten serta membuka ruang pembahasan yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Hingga informasi dalam artikel tersebut disampaikan, kelompok masyarakat sipil masih menunggu kesediaan Komdigi untuk menyelenggarakan dialog terbuka terkait kebijakan yang menjadi perhatian publik.

Sumber: JawaPos.com

Penulis: Nanda Prayoga

Editor: Dony Lesmana Eko Putra

Tanggal Terbit: Rabu, 18 November 2026, pukul 04.40 WIB

URL: https://www.jawapos.com/nasional/2611170521/tujuh-tuntutan-masyarakat-sipil-untuk-komdigi-dari-transparansi-hingga-mekanisme-banding

Bagaimana reaksi Anda?
Nilai artikel ini
Belum ada penilaian

Mungkin Anda suka

Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *