Terkini

Komdigi Tegaskan Tugas Pemerintah Melayani dan Mendengar Aspirasi Rakyat

Kemkomdigi menegaskan tugas pemerintah adalah melayani dan mendengar aspirasi, bukan berdebat. Kritik moderasi konten bisa ditindaklanjuti dengan bukti terkait.

Image Source : https://jambi.antaranews.com

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat, mendengarkan aspirasi, serta menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan publik, bukan terlibat dalam perdebatan dengan masyarakat.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menyampaikan bahwa pemerintah harus mengedepankan pelayanan dan keterbukaan terhadap kritik sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Fifi di Banda Aceh, Kamis (19/11/2026), setelah menghadiri konferensi pers mengenai satu tahun bencana Aceh.

Dalam kesempatan itu, Fifi menanggapi pertanyaan awak media mengenai adanya tantangan debat yang disampaikan oleh kelompok masyarakat kepada pemerintah.

Menurut Fifi, pemerintah tidak berada dalam posisi untuk berdebat dengan masyarakat. Sebaliknya, pemerintah berkewajiban menerima aspirasi dan menindaklanjuti masukan yang disampaikan melalui mekanisme yang tersedia.

Ia menjelaskan bahwa Kemkomdigi selama ini terbuka terhadap kritik dari berbagai pihak, termasuk persoalan yang berkaitan dengan kebijakan moderasi konten di ruang digital.

Kemkomdigi menyatakan kesediaannya untuk memeriksa dan menindaklanjuti laporan masyarakat sepanjang disertai data serta dokumen pendukung yang dapat digunakan dalam proses verifikasi.

Dalam keterangannya, Fifi menyinggung adanya sekitar 90 konten yang dinilai bermasalah dalam kurun waktu delapan bulan terakhir.

Terkait persoalan tersebut, Kemkomdigi meminta pihak yang menyampaikan keberatan agar memberikan informasi dan bukti pendukung sehingga laporan dapat diperiksa secara terukur.

Menurut Fifi, keberadaan data yang jelas diperlukan untuk menentukan langkah penanganan secara konkret, sekaligus memastikan proses pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga menjelaskan bahwa moderasi konten yang dilakukan Kemkomdigi selama ini telah melalui tahapan verifikasi dengan melibatkan aparat penegak hukum dan penyedia platform digital.

Keterlibatan berbagai pihak tersebut merupakan bagian dari mekanisme penanganan konten yang diduga melanggar ketentuan di ruang digital.

Apabila masyarakat memiliki keberatan terhadap keputusan moderasi, Kemkomdigi menyatakan siap melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang menjadi dasar penanganan konten tersebut.

Selain memeriksa kembali informasi yang dipersoalkan, kementerian juga membuka kemungkinan membantu masyarakat memperoleh penjelasan dari platform digital terkait.

Langkah tersebut dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan keberatan sekaligus mendapatkan penjelasan mengenai proses moderasi yang telah dilakukan.

Fifi menegaskan bahwa salah satu tugas Kemkomdigi adalah menjaga ruang digital agar tetap aman bagi masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, kementerian melakukan moderasi terhadap konten yang dinilai berpotensi membahayakan pengguna maupun mengganggu ketertiban ruang digital.

Jenis konten yang menjadi perhatian antara lain informasi bohong atau hoaks, pornografi anak, serta penyebaran informasi kesehatan yang tidak benar.

Kemkomdigi juga memberikan perhatian terhadap konten yang berkaitan dengan praktik dokter palsu dan disinformasi yang berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

Menurut Fifi, penanganan terhadap berbagai konten tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat dari risiko yang muncul akibat penyebaran informasi bermasalah.

Meski demikian, Fifi menegaskan bahwa Kemkomdigi tidak melakukan pembatasan terhadap konten media sosial sepanjang informasi yang disampaikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan didasarkan pada fakta.

Pemerintah, menurutnya, tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan, kritik, maupun informasi mengenai berbagai persoalan publik.

Ia mencontohkan bahwa konten yang berkaitan dengan peristiwa kebencanaan tetap dapat diakses masyarakat selama tidak melanggar ketentuan.

Dengan demikian, penyampaian kritik terhadap pemerintah tidak serta-merta menjadi alasan untuk melakukan pembatasan konten di ruang digital.

Fifi menekankan bahwa batasan penanganan konten berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan serta hasil pemeriksaan terhadap informasi yang dipublikasikan.

Kemkomdigi menyatakan akan terus menerima aspirasi masyarakat dan menindaklanjuti keberatan mengenai moderasi konten apabila terdapat data pendukung yang memadai.

Melalui pendekatan tersebut, kementerian berupaya menjalankan fungsi pengawasan ruang digital dengan tetap memperhatikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat.

Pernyataan Fifi sekaligus menegaskan bahwa hubungan antara pemerintah dan masyarakat seharusnya dibangun melalui komunikasi, pelayanan, dan keterbukaan terhadap kritik.

Kemkomdigi berharap proses moderasi konten dapat berjalan secara terukur melalui verifikasi dan koordinasi dengan pihak terkait, tanpa mengabaikan pentingnya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

Sumber: ANTARA News Jambi

Tanggal terbit: 20 November 2026

URL: https://jambi.antaranews.com/berita/674843/komdigi-tugas-pemerintah-melayani-bukan-berdebat-dengan-rakyat

Bagaimana reaksi Anda?
Nilai artikel ini
Belum ada penilaian

Mungkin Anda suka

Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *