Indonesia Dorong Kolaborasi Internasional untuk Pengelolaan Gambut Tropis
JAKARTA – Indonesia mendorong penguatan tata kelola gambut tropis secara terpadu melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan yang menggabungkan perlindungan ekosistem, pengaturan tata air, pencegahan kebakaran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketua Sekretariat Interim International Tropical Peatland Centre (ITPC), Agus Justianto, dalam forum Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC) di Antalya, Turki, menekankan pentingnya kerja sama antarnegara untuk mempertemukan hasil penelitian dengan pengalaman pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengelola kawasan gambut. Menurut Agus, pertukaran pengetahuan melalui ITPC diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pengelola sekaligus menyediakan informasi yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan sosial setiap wilayah sebagai dasar pengambilan keputusan.
BPGMN Tekankan Pengelolaan Gambut Berdasarkan Kesatuan Hidrologis
Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), Prof. Satyawan Pudyatmoko, menjelaskan bahwa Indonesia memiliki Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) seluas sekitar 24,6 juta hektare yang berperan penting dalam penyimpanan karbon, pengaturan tata air, pelestarian keanekaragaman hayati, serta kehidupan masyarakat. Menurutnya, pengelolaan gambut tidak dapat dilakukan secara terpisah berdasarkan batas administrasi atau wilayah konsesi, melainkan harus memperhatikan keterhubungan ekosistem melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah, keselarasan data serta kebijakan, dan pengawasan pelaksanaan di lapangan. Ia juga mengingatkan bahwa penurunan muka air tanah dapat menyebabkan gambut mengering, meningkatkan pelepasan emisi karbon, dan memperbesar risiko kebakaran, sehingga pemantauan kondisi air, penegakan hukum, serta pengembangan usaha ramah gambut seperti sagu, jelutung, purun, dan kopi liberika perlu menjadi bagian dari strategi pengelolaan berkelanjutan.
Pengelolaan Tujuh Juta Hektare Gambut Diarahkan pada Restorasi dan Konservasi
Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan (IPHH) Kementerian Kehutanan, Krisdianto, mengungkapkan bahwa sekitar 80 pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) menjalankan kegiatan usaha pada bentang lahan gambut dengan luas kurang lebih tujuh juta hektare. Dalam dialog bertema Governing Tropical Forests and Peatlands under Climate Change: From Fragmented Policies to Integrated Landscape Action di Paviliun Indonesia, COP31, ia menekankan perlunya penguatan sistem pengelolaan tata air untuk menjaga kelembapan gambut dan mengurangi potensi kebakaran. Melalui penguatan kerja sama internasional, pemanfaatan data ilmiah, serta perubahan pendekatan pengelolaan dari sekadar pemanfaatan hasil hutan menuju restorasi dan konservasi, Indonesia berupaya mendorong perlindungan gambut yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.
Sumber: ANTARA News




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!