ICW Soroti Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar dari Dua Kementerian ke Perusahaan Raffi Ahmad

ICW Ungkap Delapan Kontrak Pengadaan Jasa Influencer Senilai Rp14,7 Miliar

JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap adanya delapan paket pengadaan jasa pemengaruh atau influencer dari dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad, dengan total nilai kontrak mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar. Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data pengadaan pemerintah melalui portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), lima paket kontrak berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 senilai sekitar Rp3,9 miliar, sementara tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2025–2026 dengan nilai sekitar Rp10,8 miliar. Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten promosi melalui kanal YouTube RANS Entertainment, akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, hingga jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan pemerintah.

Kepemilikan Perusahaan Raffi Ahmad dan Sorotan Penggunaan Anggaran Negara

Berdasarkan dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, PT Rans Entertainment Indonesia tercatat menguasai 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia, sedangkan Raffi Ahmad memiliki saham mayoritas pada perusahaan induk tersebut serta menguasai 0,9 persen saham secara langsung dan menjabat sebagai komisaris PT Rans Animasi Indonesia. ICW mempertanyakan penggunaan anggaran miliaran rupiah untuk jasa influencer di tengah kebijakan efisiensi belanja pemerintah, termasuk pengurangan anggaran transfer ke daerah (TKD) pada 2026 yang ditetapkan sebesar Rp693 triliun atau berkurang sekitar Rp171 triliun dibandingkan proyeksi realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp864,1 triliun. Organisasi antikorupsi tersebut menilai pengadaan jasa promosi menggunakan dana publik perlu disertai penjelasan mengenai urgensi, manfaat, kewajaran biaya, dan keterbukaan proses pengadaan agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

ICW Minta Transparansi dan Evaluasi Pengadaan Jasa Promosi Pemerintah

Selain menyoroti besarnya nilai kontrak, ICW juga mempertanyakan spesifikasi pengadaan yang secara khusus mencantumkan kanal media sosial tertentu karena dinilai berpotensi membatasi kesempatan penyedia jasa lain untuk bersaing secara terbuka. Kesamaan nilai beberapa kontrak, penggunaan metode perhitungan biaya berdasarkan durasi penayangan, serta keterkaitan perusahaan dengan pejabat publik turut menjadi perhatian ICW karena dinilai memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kewajaran harga dan potensi konflik kepentingan. Melalui temuan tersebut, ICW mendorong transparansi serta evaluasi pengadaan jasa influencer di lingkungan kementerian agar belanja negara benar-benar mendukung kepentingan masyarakat, sementara berbagai persoalan yang disoroti masih berupa temuan dan penilaian ICW, bukan kesimpulan adanya pelanggaran hukum.

Sumber: Metro Pekalongan