Gubernur Jambi, Al Haris, mendorong Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus membuka kesempatan bagi lebih banyak keluarga untuk memiliki rumah sendiri.
Dorongan tersebut disampaikan Al Haris saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) APERSI Provinsi Jambi 2026 di Kota Jambi, Selasa (3/11/2026). Ia menilai pengembang perumahan memiliki peran strategis dalam mendukung penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat.
Menurut Al Haris, perkembangan pembangunan perumahan di Provinsi Jambi terus meningkat, terutama di Kota Jambi dan kawasan penyangga seperti Mendalo, Kabupaten Muaro Jambi. Namun, pertumbuhan tersebut perlu diimbangi dengan penyediaan hunian yang sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat.
Ia meminta pemerintah daerah dan pengembang memperhatikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh rumah, mulai dari harga yang terjangkau, proses administrasi yang sederhana, hingga dukungan pembiayaan melalui perbankan. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja informal, serta keluarga yang belum memiliki tempat tinggal sendiri.
Sementara itu, Ketua DPD APERSI Jambi, Fadli, menyampaikan bahwa pembangunan perumahan yang dilakukan anggota APERSI hingga November 2026 telah mencapai 2.114 unit. Meski demikian, sektor perumahan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti perizinan, tata ruang, ketersediaan lahan, infrastruktur pendukung, dan persyaratan pembiayaan perbankan.
Fadli menegaskan bahwa APERSI berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia juga menilai keberhasilan pengembang tidak hanya dilihat dari jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penghuni.
Ketua DPP APERSI, Deddy Indrasetiawan, turut mengingatkan para pengembang agar menjaga kepercayaan konsumen melalui kualitas bangunan, keterbukaan informasi, kesesuaian spesifikasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan.
Melalui kolaborasi pemerintah dan pengembang, diharapkan penyediaan hunian di Provinsi Jambi semakin merata dan dapat menjangkau masyarakat dari berbagai kelompok ekonomi.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!