Golkar Ungkap Delapan Nama Calon Pengganti Gibran, Puan Maharani hingga Bahlil Masuk Bursa Wapres

Golkar Sebut Delapan Tokoh Politik Berpotensi Menjadi Wakil Presiden

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan delapan nama tokoh politik yang dinilai berpotensi menjadi calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka untuk dipertimbangkan Presiden Prabowo Subianto. Dalam keterangannya pada Jumat (13/11/2026), Doli menjelaskan bahwa figur-figur tersebut berasal dari sejumlah partai politik, baik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan maupun di luar koalisi, dengan pengalaman panjang di bidang politik dan pemerintahan. Dua nama yang turut masuk dalam daftar tersebut adalah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, yang disebut sebagai bagian dari sejumlah tokoh potensial untuk mengisi jabatan wakil presiden.

Tiga Tokoh Gerindra hingga Pimpinan PKB, PAN, dan Demokrat Masuk Pertimbangan

Selain Bahlil dan Puan, Ahmad Doli Kurnia menyebut tiga tokoh Partai Gerindra, yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani, sebagai figur yang berpotensi dipertimbangkan Presiden Prabowo. Nama lainnya berasal dari pimpinan partai politik, yaitu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Meski namanya termasuk dalam daftar tersebut, AHY sebelumnya telah menyampaikan bahwa Partai Demokrat tidak akan mengajukan nama calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo, sementara Golkar menegaskan seluruh nama yang disebut masih sebatas kemungkinan dan belum menjadi keputusan resmi.

Golkar Serahkan Keputusan kepada Prabowo, MPR Siapkan Pemilihan Wapres

Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto serta menyatakan kesiapan mendukung figur yang dipilih, baik berasal dari partai koalisi, partai di luar pemerintahan, maupun kalangan nonpartai. Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga menjelaskan bahwa konstitusi tidak membatasi asal partai calon wakil presiden, karena Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama kepada MPR untuk dipilih melalui sidang paripurna sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang MD3. Berdasarkan jadwal yang disampaikan dalam pemberitaan, dua nama calon direncanakan diajukan pada 18 November 2026, sedangkan sidang paripurna MPR untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026.

Sumber: CNN Indonesia