Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi resmi meluncurkan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas untuk memperluas jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Melalui program tersebut, sebanyak 3,4 juta penduduk Kabupaten Bekasi dijanjikan akses pengobatan gratis di seluruh rumah sakit tanpa membedakan kondisi ekonomi.
Peluncuran program tersebut diumumkan Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Jumat, 13 November 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan tanpa terkendala biaya pengobatan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), menyampaikan bahwa program UHC Prioritas mulai diberlakukan untuk menjamin masyarakat Kabupaten Bekasi mendapatkan pelayanan kesehatan. Ia menegaskan bahwa rumah sakit tidak diperkenankan menolak pasien karena warga yang membutuhkan pengobatan akan didaftarkan dalam program BPJS Kesehatan.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah berupaya memperluas perlindungan kesehatan kepada seluruh kelompok masyarakat. Jaminan pengobatan tidak lagi dibedakan berdasarkan kategori kesejahteraan atau desil yang selama ini digunakan dalam pengelompokan kondisi ekonomi warga.
Dedi menegaskan bahwa seluruh masyarakat, mulai dari desil satu hingga desil sepuluh, termasuk dalam cakupan jaminan kesehatan tersebut. Dengan demikian, perbedaan tingkat kesejahteraan tidak menjadi dasar pengecualian bagi warga yang membutuhkan pelayanan pengobatan.
Sementara itu, Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja memastikan komitmen pemerintah daerah tidak terbatas pada pelayanan medis yang menjadi tanggungan BPJS Kesehatan. Pemkab Bekasi juga menyatakan kesiapannya menangani penyakit tertentu yang tidak termasuk dalam cakupan pembiayaan BPJS.
“Kalau ada penyakit yang tidak dijamin oleh BPJS tetap akan kita tangani,” ujar Asep Surya Atmaja.
Dalam kesempatan yang sama, Asep menyampaikan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bekasi saat ini mencapai sekitar 3,4 juta jiwa. Jumlah tersebut menjadi sasaran perlindungan kesehatan melalui program UHC Prioritas yang diluncurkan pemerintah daerah.
Dedi Mulyadi turut mengapresiasi kebijakan tersebut dan mengaitkannya dengan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, program jaminan kesehatan bagi masyarakat mencerminkan pemanfaatan anggaran pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik.
Pelaksanaan UHC Prioritas diharapkan dapat mengurangi hambatan biaya yang selama ini membuat sebagian masyarakat menunda pengobatan. Selain memperluas akses pelayanan kesehatan, program ini juga diharapkan mampu menekan risiko kemiskinan akibat tingginya pengeluaran untuk kebutuhan medis.
Pemerintah menempatkan jaminan kesehatan sebagai salah satu fondasi pembangunan daerah. Dengan akses pengobatan yang lebih merata, masyarakat diharapkan dapat menjalani aktivitas secara produktif, sementara beban ekonomi keluarga akibat biaya kesehatan dapat berkurang.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!