Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, menyiapkan penyesuaian anggaran pembangunan tahun 2027 menyusul penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp231 miliar. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah melakukan rasionalisasi kegiatan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Penurunan TKD tahun 2027 diperkirakan mencapai sekitar 20 persen dibandingkan alokasi yang diterima Kabupaten Kuansing pada 2026. Pengurangan tersebut mencakup sejumlah komponen transfer pemerintah pusat, antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing, Muradi, membenarkan adanya penurunan alokasi dana tersebut. Ia menjelaskan bahwa pengurangan TKD sebesar Rp231 miliar telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan anggaran daerah tahun berikutnya.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemkab Kuansing kembali melakukan penyesuaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2027. Dokumen tersebut saat ini masih menunggu kesepakatan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuansing.
Muradi menyampaikan bahwa penurunan transfer pemerintah pusat tidak hanya dialami Kabupaten Kuansing, tetapi juga terjadi pada pemerintah kabupaten dan kota lainnya di Indonesia. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyesuaikan perencanaan belanja dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
Dalam penyusunan KUA-PPAS Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027, Pemkab Kuansing akan memprioritaskan program yang menjadi kebutuhan utama masyarakat serta urusan wajib pemerintahan yang bersifat mengikat.
Penyesuaian anggaran dilakukan secara menyeluruh terhadap kegiatan seluruh OPD. Langkah rasionalisasi tersebut ditempuh agar penggunaan anggaran dapat difokuskan pada program prioritas di tengah berkurangnya penerimaan transfer dari pemerintah pusat.
Selain menata kembali belanja daerah, Pemkab Kuansing juga berupaya memperoleh dukungan tambahan dari pemerintah pusat. Upaya tersebut dilakukan dengan mengajukan usulan program dan anggaran yang dapat dialokasikan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Kuansing.
Menurut Muradi, Bupati Kuansing tengah memperjuangkan usulan tersebut di Jakarta. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu upaya menghadapi semakin terbatasnya kemampuan keuangan pemerintah daerah.
Melalui penyesuaian anggaran dan pengajuan dukungan program kepada pemerintah pusat, Pemkab Kuansing berharap pembangunan daerah tetap dapat dilaksanakan. Pemerintah daerah berupaya menjaga keberlanjutan program prioritas meskipun menghadapi pengurangan alokasi TKD pada tahun anggaran 2027.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!