Foto Gibran Rakabuming Raka masih terpasang di lingkungan Balai Kota Bogor. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor belum mengambil langkah penurunan karena masih menunggu petunjuk resmi mengenai mekanisme yang harus diterapkan.
Wali Kota Bogor Dedie Rachim menyampaikan bahwa pemerintah daerah membutuhkan pedoman yang jelas agar proses penurunan foto wakil presiden dapat dilakukan sesuai ketentuan. Menurutnya, kondisi tersebut tergolong jarang terjadi dalam dinamika pemerintahan Indonesia sehingga diperlukan arahan yang seragam.
“Sebenarnya, kami para kepala daerah sedang menunggu tata cara penurunan foto wakil presiden Gibran. Kalau bisa diseragamkan, tentu akan lebih baik,” ujar Dedie saat ditemui di Balai Kota Bogor, Jumat, 13 November 2026.
Dedie menjelaskan bahwa pemerintah daerah belum memiliki pengalaman sebelumnya yang dapat dijadikan acuan dalam menangani situasi tersebut. Karena itu, Pemkot Bogor masih mempertimbangkan waktu pelaksanaan penurunan foto sambil menunggu kepastian dari pemerintah pusat.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah apakah penurunan foto dapat segera dilakukan atau harus menunggu terbitnya keputusan resmi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Kalau menurunkan biasa, apakah sekarang atau setelah nanti keluar keputusan resmi dari MPR atau DPR, baru kita akan melaksanakan. Itu saja, kami menunggulah,” kata Dedie.
Untuk memperoleh kejelasan, Dedie mengaku telah meminta penjelasan kepada Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengenai prosedur penurunan foto tersebut. Namun, hingga pernyataan itu disampaikan, belum ada kepastian terkait tata cara yang harus dijalankan pemerintah daerah.
Pemkot Bogor berharap pemerintah pusat dapat segera memberikan arahan resmi yang berlaku secara seragam. Pedoman tersebut dinilai penting agar seluruh pemerintah daerah memiliki dasar yang sama dalam melakukan penyesuaian administrasi di lingkungan kantor pemerintahan.
Di tengah perkembangan tersebut, Dedie memastikan aktivitas pemerintahan di Kota Bogor tetap berjalan normal. Pemerintah daerah tetap menjalankan tugas dan pelayanan publik sambil menunggu kepastian mengenai mekanisme penurunan foto Gibran.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!