Dinsos Banten Verifikasi 40 Ribu Data Warga Belum Masuk Desil Ekonomi

Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten tengah berjuang menuntaskan verifikasi terhadap sekitar 40 ribu data warga yang belum memperoleh penetapan desil ekonomi. Keterbatasan petugas menjadi kendala utama di tengah banyaknya penduduk yang harus diperiksa secara langsung untuk memastikan klasifikasi kesejahteraan mereka. Proses verifikasi yang memerlukan pengecekan lapangan ini berjalan secara bertahap dan terus digalakkan meski memakan waktu karena jumlah petugas yang terbatas.

Kepala Dinsos Banten, Lukman, menjelaskan bahwa meskipun data warga sudah tercatat dalam sistem, persetujuan resmi belum diberikan karena timnya harus melakukan pengecekan langsung di lapangan. Proses ini penting untuk memastikan klasifikasi kesejahteraan setiap warga secara akurat sebelum data tersebut disahkan.

Lukman menjelaskan bahwa sekitar 40.000 data warga Banten masih belum masuk ke dalam klasifikasi desil ekonomi, sehingga statusnya masih “ngambang”. Data tersebut sebenarnya sudah dimasukkan ke sistem, namun belum mendapatkan persetujuan resmi karena masih harus melewati proses verifikasi lapangan secara bertahap untuk menentukan kategori desil masing-masing warga. “Di kita itu hampir 40.000 lagi belum masuk desil, masih ngambang. Artinya sudah di-input tapi belum di-approve. Ini sedang bertahap dilakukan ground check untuk dicek si A masuk desil mana,” ujar Lukman pada Minggu (11 Oktober 2026).

Proses verifikasi yang lambat

Dinsos Provinsi Banten menghadapi tantangan besar dalam memverifikasi data warga karena keterbatasan jumlah petugas. Meskipun jumlah penduduk yang harus diperiksa sangat banyak, mereka terus menjalankan proses pengecekan secara intensif dan bertahap untuk memastikan setiap data terverifikasi dengan akurat.

Lukman menegaskan, keterbatasan petugas dan banyaknya penduduk yang harus diperiksa membuat proses verifikasi berjalan cukup lama. Namun, timnya terus bekerja tanpa henti, menjalankan pengecekan selama 24 jam penuh demi memastikan data warga segera terselesaikan.

Pentingnya penetapan desil untuk bansos

Penetapan desil ekonomi menjadi tonggak utama dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Banten. Klasifikasi ini merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang secara ketat diverifikasi bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan akurasi dan keadilan dalam penyaluran bantuan.

Jumlah penerima bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi Banten menurun dari 42.735 orang pada 2025 menjadi 37.741 orang pada 2026, dengan alokasi anggaran sekitar Rp18,8 miliar. Tren penurunan ini diperkirakan akan berlanjut pada APBD Perubahan dan tahun anggaran 2027, seiring upaya pemerintah melakukan penyesuaian berdasarkan klasifikasi desil ekonomi yang lebih selektif.

Menurut Lukman, Pemprov Banten masih menggunakan cakupan desil 1 hingga desil 4 untuk penanganan bansos, karena kelompok desil 4 juga termasuk warga rentan miskin yang perlu mendapat perhatian.

Lukman menjelaskan bahwa penanganan bantuan sosial di Banten masih mencakup desil 1 hingga 4. Ia menegaskan, “Kalau penanganan sih tetap kita menggunakan desil 1, 2, 3, 4. Karena kan kalau di pusat kan 1, 2. Di kita masih bertoleransi 1, 2, 3, 4, karena bagaimanapun yang 4 juga kan sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin. Itu perlu kita jaga juga.” Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan kelompok masyarakat yang rentan tetap mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah.

Upaya pembaruan data bansos

Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan pentingnya pendataan dan validasi penerima bantuan sosial yang dilakukan secara rutin dan akurat. Ia mengingatkan bahwa kondisi masyarakat tidak statis; seseorang yang sebelumnya mapan bisa saja mengalami kemiskinan, dan sebaliknya. Oleh karena itu, pembaruan data secara berkala menjadi kunci agar bantuan sosial tepat sasaran dan sesuai kebutuhan nyata warga.

Andra menegaskan pentingnya validasi data yang akurat dan terus diperbarui. Ia menjelaskan, kondisi masyarakat bisa berubah kapan saja—ada yang sebelumnya mapan atau bekerja, kini kehilangan pekerjaan dan mengalami kemiskinan. Sebaliknya, ada pula yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan, kini sudah mulai bekerja. “Ini semua harus di-update,” ujarnya.

Andra mendorong Dinsos Provinsi Banten bersama Dinsos kabupaten dan kota untuk memberikan perhatian serius pada pembaruan data. Ia menekankan pentingnya memastikan setiap penerima bantuan benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, agar bantuan tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh warga yang membutuhkan.

Keberhasilan pembangunan tidak sekadar dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi semata. Pemerintah daerah harus hadir secara nyata, melindungi masyarakat miskin dan kelompok rentan, serta memastikan setiap warga merasakan manfaat pembangunan tanpa ada yang tertinggal. “Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah daerah hadir melindungi masyarakat miskin dan kelompok rentan, serta memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan,” tambahnya.

Sumber: Banten Raya