Terkini

Komisi III DPR Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset, Tahap Perumusan dan Sinkronisasi Jadi Sorotan

Komisi III DPR percepat pembahasan RUU Perampasan Aset lewat Timus dan Timsin, dengan target penyelesaian sebelum 15 Desember 2026 sesuai mekanisme legislasi.

Images Source : ANTARA News

Pembahasan RUU Perampasan Aset Memasuki Tahap Akhir di Komisi III DPR

JAKARTA – Komisi III DPR RI bersama pemerintah terus mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang telah memasuki tahapan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin). Tahapan tersebut dilakukan setelah Panitia Kerja (Panja) menyelesaikan pembahasan materi rancangan undang-undang, sehingga penyusunan rumusan dan penyelarasan ketentuan menjadi bagian penting sebelum proses legislasi dilanjutkan. Pembahasan ini diarahkan untuk menghasilkan aturan mengenai perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, sekaligus memperhatikan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.

DPR dan Pemerintah Bahas Penyempurnaan Materi RUU Perampasan Aset

Dalam proses pembahasan sebelumnya, Komisi III DPR dan pemerintah telah menyepakati perubahan judul rancangan menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk memperjelas cakupan pengaturannya. Pemerintah juga telah menyerahkan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang mencakup ketentuan tetap, perubahan redaksional, pembahasan substansi, penghapusan, serta penambahan materi baru untuk dibahas bersama DPR. Melalui Timus dan Timsin, pembahasan diarahkan pada penyempurnaan rumusan agar ketentuan yang dihasilkan lebih jelas, selaras, dan dapat diterapkan sesuai prosedur hukum.

DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung Sebelum 15 Desember 2026

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan menyampaikan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset diharapkan segera selesai setelah memasuki tahapan perumusan dan sinkronisasi bersama pemerintah. Ia menyebut penyelesaian rancangan tersebut ditargetkan paling lambat 15 Desember 2026, bahkan diharapkan dapat dicapai lebih awal apabila seluruh tahapan pembahasan berjalan lancar. Meski demikian, penyelesaian pembahasan teknis tidak otomatis menjadikan rancangan tersebut sebagai undang-undang karena pengesahan tetap harus mengikuti mekanisme persetujuan dan pengambilan keputusan sesuai ketentuan legislasi yang berlaku.

 

 

Sumber: ANTARA News

Penulis: Bagus Ahmad Rizaldi

Editor: Benardy Ferdiansyah

Tanggal terbit: Rabu, 18 November 2026 10:49 WIB

URL: ANTARA News – Komisi III DPR Setujui Laporan Timus dan Timsin RUU Perampasan Aset.

Bagaimana reaksi Anda?
Nilai artikel ini
5 · 1 penilai

Mungkin Anda suka

Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *