Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan bahwa pemulihan kerugian korban tindak pidana menjadi salah satu prioritas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, menyampaikan bahwa pengaturan mengenai pengembalian aset kepada korban telah menjadi bagian dari substansi RUU Perampasan Aset yang disepakati dalam pembicaraan tingkat I bersama pemerintah.
Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja Komisi III DPR RI dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Rano menjelaskan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset tidak hanya berfokus pada kewenangan negara untuk mengambil kembali aset yang berasal dari tindak pidana. Regulasi tersebut juga perlu memberikan perhatian terhadap pemulihan hak masyarakat yang mengalami kerugian.
Menurutnya, pengembalian dana kepada korban merupakan aspek penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam berbagai perkara kejahatan, khususnya penipuan investasi, korban kerap menghadapi kesulitan memperoleh kembali uang atau aset yang hilang meskipun pelaku telah menjalani proses hukum.
Situasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan Komisi III DPR RI dalam memperjuangkan pengaturan pemulihan hak korban melalui RUU Perampasan Aset.
Rano menilai bahwa proses pemidanaan terhadap pelaku kejahatan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan korban apabila kerugian yang mereka alami tidak memperoleh penyelesaian.
Kerugian akibat tindak pidana dapat memengaruhi kondisi ekonomi keluarga, termasuk hilangnya tabungan, dana pendidikan, maupun modal yang digunakan untuk menjalankan usaha.
Karena itu, pengembalian aset kepada pihak yang berhak dinilai perlu menjadi bagian penting dalam mekanisme penanganan tindak pidana.
Rano menegaskan bahwa hasil perampasan aset harus dapat digunakan untuk memulihkan kerugian masyarakat melalui prosedur hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengaturan tersebut diharapkan dapat memastikan aset yang diperoleh dari tindak pidana tidak hanya diambil dari penguasaan pelaku, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi hak korban sesuai ketentuan.
Selain membahas pengembalian kerugian, Komisi III DPR RI turut menyoroti pentingnya pendataan korban secara akurat.
Pendataan diperlukan untuk memastikan pihak-pihak yang mengalami kerugian dapat diidentifikasi sehingga proses pemulihan hak dapat dilakukan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Rano juga menekankan bahwa pengelolaan aset hasil tindak pidana harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Menurutnya, penelusuran serta pengamanan aset sejak tahap awal penanganan perkara memiliki peran penting dalam menjaga kemungkinan pengembalian kerugian kepada korban.
Apabila aset tidak segera ditelusuri dan diamankan, proses pemulihan berpotensi menghadapi hambatan karena keberadaan maupun nilai aset yang berkaitan dengan tindak pidana dapat berubah.
Oleh sebab itu, Rano mendorong adanya mekanisme pengelolaan yang mampu menjaga aset sekaligus memastikan penggunaannya sesuai ketentuan hukum.
Pembahasan mengenai pemulihan hak korban tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan RUU Perampasan Aset yang telah melalui pembicaraan antara Komisi III DPR RI dan pemerintah.
Dalam rapat kerja pada 18 November 2026, pembahasan mencakup penyampaian laporan panitia kerja, pandangan akhir mini fraksi-fraksi, serta pendapat pemerintah.
Agenda tersebut kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan tingkat I dan penandatanganan naskah rancangan undang-undang beserta penjelasannya.
Rano menyampaikan bahwa tercapainya kesepakatan tingkat I merupakan hasil pembahasan yang melibatkan pimpinan serta anggota Komisi III DPR RI bersama pemerintah.
Selama proses penyusunan, Komisi III juga memperhatikan aspirasi masyarakat dan masukan para ahli untuk mendalami berbagai substansi dalam rancangan regulasi tersebut.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad atas perhatian dan keterlibatannya dalam mengawal proses pembahasan hingga tercapai kesepakatan pada tingkat I.
Dengan selesainya pembahasan tersebut, RUU Perampasan Aset selanjutnya memasuki tahapan pembicaraan tingkat II untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI.
Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses legislasi sebelum rancangan undang-undang dapat memperoleh persetujuan akhir.
Rano menegaskan bahwa Komisi III DPR RI akan terus mengawal kelanjutan pembahasan hingga proses pengesahan dan pelaksanaan regulasi tersebut.
Melalui pengaturan pemulihan hak korban, RUU Perampasan Aset diharapkan mampu memperkuat penegakan hukum sekaligus memberikan jalan bagi masyarakat untuk mendapatkan kembali aset atau dana yang hilang akibat tindak pidana.
Meski substansi mengenai pemulihan kerugian telah disetujui dalam pembicaraan tingkat I, pada saat artikel sumber diterbitkan RUU Perampasan Aset masih menunggu keputusan dalam rapat paripurna DPR RI.
Dengan demikian, mekanisme pengembalian aset kepada korban yang dibahas dalam rancangan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai ketentuan undang-undang yang telah berlaku.
Sumber: ANTARA News Jambi
Tanggal terbit: 19 November 2026




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!