Pengunduran Diri Gibran Tidak Otomatis Menutup Peluang Maju Pilpres
JAKARTA – Peluang politik Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian setelah dirinya dilaporkan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis (12/11/2026), di tengah polemik hukum terkait dokumen pendidikannya. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Iqbal Kholidin, menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum mengatur secara khusus larangan pencalonan kembali bagi presiden atau wakil presiden yang mengundurkan diri maupun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Dengan ketentuan tersebut, Gibran dinilai masih memiliki kesempatan mengikuti kontestasi pemilihan presiden mendatang sepanjang mampu memenuhi seluruh persyaratan pencalonan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Persyaratan Pendidikan dan Ketentuan UU Pemilu Jadi Penentu Pencalonan
Iqbal menjelaskan bahwa Pasal 169 Undang-Undang Pemilu mengatur sejumlah persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden, termasuk pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, serta ketentuan mengenai riwayat pidana dan batas masa jabatan. Sementara itu, Direktur Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif’an, menilai Gibran masih mempunyai kesempatan untuk kembali maju dalam pemilihan presiden apabila mampu membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang menjadi salah satu persyaratan utama pencalonannya. Menurut Ali, penyelesaian persoalan administrasi pendidikan menjadi hal penting yang perlu diperhatikan agar polemik serupa tidak kembali muncul apabila Gibran memutuskan mengikuti kontestasi politik pada masa mendatang.
Perludem Dorong Perbaikan Aturan dan Verifikasi Dokumen Calon Presiden
Iqbal Kholidin menilai pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dapat menjadi kesempatan untuk memperjelas status pencalonan mantan presiden atau wakil presiden yang pernah diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan, terutama apabila pemberhentiannya berkaitan dengan persoalan persyaratan jabatan atau perbuatan tercela. Selain itu, ia mendorong penguatan mekanisme pemeriksaan dokumen pencalonan, termasuk surat penyetaraan pendidikan dari luar negeri, agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak hanya memeriksa kelengkapan administrasi tetapi juga memastikan keabsahannya melalui instansi penerbit. Melalui pembenahan tersebut, persoalan pemenuhan persyaratan calon diharapkan dapat diselesaikan sejak tahap pendaftaran sehingga tidak berkembang menjadi sengketa hukum dan ketatanegaraan setelah kandidat terpilih serta menjalankan jabatan.
Sumber : Kaltim Post
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!