PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta Pemerintah Kabupaten Lahat segera menindaklanjuti hasil evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, Kabupaten Lahat tercatat masuk kategori merah dalam penilaian tersebut.
Herman Deru menegaskan, hasil evaluasi itu perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat upaya pencegahan korupsi.
Menurutnya, Pemkab Lahat perlu mengikuti rekomendasi serta arahan KPK agar berbagai indikator yang masih perlu diperbaiki dapat segera ditindaklanjuti.
Ia berharap hasil penilaian tersebut dapat meningkat secara bertahap dari kategori merah menjadi kuning hingga hijau pada evaluasi berikutnya.
“Kita harapkan apa yang disarankan, biasanya itu berupa bimbingan dari KPK, agar diikuti saran-sarannya. Sehingga ke depan dari merah bisa menjadi kuning dan pada saatnya menjadi hijau,” ujar Herman Deru saat diwawancarai di Palembang, Selasa (3/11/2026).
Ia menjelaskan, penilaian MCP memiliki sejumlah parameter khusus yang berkaitan dengan pengawasan internal pemerintah dan menjadi kewenangan KPK bersama aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), termasuk inspektorat.
Karena itu, indikator penilaian tersebut perlu mendapat perhatian tersendiri dan tidak bisa disamakan dengan ukuran keberhasilan pembangunan di sektor lainnya.
Herman Deru juga mengingatkan pentingnya pembenahan administrasi pemerintahan, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Meski pembangunan di Kabupaten Lahat tetap berjalan, aspek tata kelola pemerintahan dinilai perlu terus diperbaiki agar penyelenggaraan pemerintahan berlangsung sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Melalui tindak lanjut hasil evaluasi tersebut, Pemkab Lahat diharapkan mampu memperkuat sistem pencegahan korupsi sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!