Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus memperkuat kesiapan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan. Salah satu langkah yang disiapkan adalah program pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi sekitar 5.040 bendahara koperasi yang terbagi dalam 168 angkatan.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan koperasi memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan penguatan kompetensi pengurus, KDKMP diharapkan dapat menjalankan kegiatan usaha secara optimal sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa dan kelurahan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan pentingnya kesiapan kelembagaan dan kualitas pengelolaan dalam mendukung keberhasilan program koperasi.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Kompetensi melalui Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Bendahara KDKMP yang diselenggarakan di Alana Hotel, Karanganyar, Kamis (29/10/2026).
Koperasi Merah Putih Diharapkan Jadi Penggerak Ekonomi Masyarakat
Sumarno menjelaskan bahwa keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi.
Melalui koperasi, masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas usaha bersama yang dapat mendorong perputaran ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat melalui penyediaan berbagai sumber daya perlu diimbangi dengan kemampuan pengelolaan yang baik agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat.
Karena itu, kesiapan koperasi tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan modal dan fasilitas pendukung. Pengelola koperasi juga harus memahami tanggung jawab kelembagaan serta mampu menjalankan kegiatan usaha sesuai prinsip perkoperasian.
“Kita harus sama-sama mendukung dan berkontribusi agar koperasi desa maupun kelurahan Merah Putih di Jawa Tengah berhasil. Koperasi yang kuat diharapkan bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” kata Sumarno.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan koperasi memerlukan keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah, pengurus, maupun anggota koperasi.
Tata Kelola Profesional Jadi Faktor Penentu Keberhasilan
Dalam arahannya, Sumarno menekankan bahwa kualitas tata kelola merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan operasional KDKMP.
Pengelolaan koperasi harus dilaksanakan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan pemerintah pusat.
Aspek akuntabilitas menjadi perhatian karena kegiatan koperasi berkaitan dengan pengelolaan keuangan serta kepentingan ekonomi para anggotanya.
Selain kemampuan administratif, pemahaman terhadap prinsip-prinsip perkoperasian juga diperlukan agar pengelola mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawab organisasi secara tepat.
Sumarno menilai bahwa modal dan infrastruktur tidak akan cukup untuk memastikan keberhasilan koperasi apabila tidak diikuti dengan pengelolaan yang profesional.
Oleh sebab itu, peningkatan kompetensi bendahara menjadi salah satu langkah yang diprioritaskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memperkuat kesiapan kelembagaan KDKMP.
Sebanyak 5.040 Bendahara Jadi Sasaran Pelatihan dan Sertifikasi
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Jawa Tengah, Linda Widiastuti Ariningrum, menjelaskan bahwa program peningkatan kompetensi bendahara KDKMP menyasar sekitar 5.040 peserta.
Jumlah tersebut direncanakan terbagi dalam 168 angkatan pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
Besarnya sasaran peserta menunjukkan cakupan program peningkatan kemampuan pengelolaan koperasi yang disiapkan di Jawa Tengah.
Melalui pelatihan, para bendahara diharapkan memperoleh penguatan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan tanggung jawab pengelolaan keuangan koperasi.
Sementara itu, sertifikasi kompetensi menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar pengelolaan kelembagaan dapat berjalan secara lebih profesional.
Program tersebut juga diharapkan mampu mendukung penerapan tata kelola yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan kegiatan koperasi.
Pengelolaan Keuangan Transparan Dukung Keberlanjutan Koperasi
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menempatkan peningkatan kompetensi bendahara sebagai bagian penting dari persiapan operasional KDKMP.
Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab bendahara dalam mendukung pengelolaan keuangan organisasi. Kemampuan menjalankan fungsi tersebut secara tertib menjadi salah satu kebutuhan dalam membangun tata kelola koperasi yang akuntabel.
Sumarno berharap pelatihan dan sertifikasi yang disiapkan dapat menjadi landasan bagi pengurus dalam menerapkan sistem pengelolaan yang lebih baik.
Dengan pengelolaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, koperasi diharapkan mampu menjaga kepercayaan anggota serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.
Penguatan tata kelola juga diperlukan agar keberadaan KDKMP tidak hanya terbatas pada pembentukan lembaga usaha, tetapi benar-benar dapat menjalankan kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemprov Jateng Dorong Koperasi Berperan dalam Kesejahteraan Warga
Upaya peningkatan kompetensi bendahara menjadi bagian dari komitmen Pemprov Jawa Tengah untuk memperkuat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebelum menjalankan kegiatan operasional secara optimal.
Pemerintah daerah berharap pengelolaan yang profesional dapat mendorong koperasi menjadi lembaga ekonomi yang mampu melibatkan masyarakat secara lebih luas.
Ketersediaan modal, infrastruktur, serta dukungan pemerintah perlu disertai kesiapan sumber daya manusia agar pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan.
Melalui rencana pelatihan dan sertifikasi bagi ribuan bendahara, Pemprov Jawa Tengah berupaya memperkuat fondasi kelembagaan KDKMP, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan dan akuntabilitas.
Penguatan tersebut diharapkan dapat mendorong koperasi menjalankan perannya sebagai penggerak kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan warga di tingkat desa dan kelurahan.
Sumber: Radar Magelang
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!