Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menaikkan anggaran bantuan sosial (bansos) hingga lima kali lipat pada 2027 mendapat perhatian pengamat kebijakan publik. Kenaikan anggaran tersebut dinilai sebagai langkah positif, tetapi harus dibarengi strategi nyata untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kemandirian masyarakat.
Pengamat kebijakan publik sekaligus akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Ikhsan Ahmad, mengatakan besarnya anggaran bansos bukan menjadi satu-satunya indikator keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan program bansos seharusnya diukur dari seberapa banyak keluarga penerima manfaat yang berhasil keluar dari kemiskinan dan tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah.
Ia menegaskan, bansos pada dasarnya merupakan jaring pengaman sosial untuk membantu masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi, bukan solusi utama untuk memutus rantai kemiskinan.
Karena itu, kenaikan anggaran harus disertai program pemberdayaan yang jelas, mulai dari pendampingan penerima manfaat, pelatihan keterampilan, akses permodalan, hingga perluasan pasar bagi usaha masyarakat agar mereka mampu mandiri secara ekonomi.
Ikhsan juga mengingatkan bahwa janji kepala daerah mengenai peningkatan anggaran bansos merupakan komitmen politik kepada masyarakat. Apabila target tersebut tidak terealisasi, pemerintah harus menyampaikan penjelasan secara terbuka, termasuk jika terkendala kemampuan fiskal daerah atau pembahasan bersama DPRD.
Selain itu, pengawasan dan transparansi penyaluran bansos harus diperkuat agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, peningkatan anggaran tanpa pembenahan data penerima justru berpotensi memperbesar kesalahan sasaran. Oleh sebab itu, Pemprov Banten perlu memperbarui data penerima secara berkala dengan mengacu pada data tunggal yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih jauh, Ikhsan menilai pengentasan kemiskinan perlu dilakukan melalui kebijakan yang menyentuh akar persoalan. Di antaranya peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan kerja sesuai kebutuhan industri di Banten, serta penguatan UMKM dari hulu hingga hilir.
Pemerintah juga perlu memperluas kemitraan dengan dunia usaha untuk membuka kesempatan kerja bagi tenaga lokal, memperkuat jaminan sosial pekerja informal, serta meningkatkan layanan kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat.
Ia menegaskan, keberhasilan program penanggulangan kemiskinan justru terlihat ketika jumlah penerima bansos semakin berkurang dari tahun ke tahun karena masyarakat telah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.
Sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan target peningkatan anggaran bansos Pemprov Banten hingga lima kali lipat pada 2027.
Jika pada 2026 anggaran bansos dialokasikan sekitar Rp13 miliar, maka pada 2027 jumlahnya ditargetkan meningkat menjadi Rp65 miliar.
Rencana tersebut ditujukan untuk memperkuat perlindungan sosial sekaligus memperluas upaya penanganan kemiskinan bagi masyarakat kurang mampu di Provinsi Banten.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!