Percepatan transisi energi di Indonesia tidak hanya berfokus pada peningkatan penggunaan energi terbarukan, tetapi juga perlu memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, termasuk penduduk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pengembangan energi bersih, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dinilai dapat menjadi solusi untuk memperluas akses listrik di daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan listrik utama. Namun, pelaksanaannya perlu memperhatikan kondisi geografis, kebutuhan masyarakat, serta kesiapan infrastruktur setempat.
Selain pemerataan akses energi, aspek inklusi sosial juga menjadi perhatian penting. Kelompok perempuan, penyandang disabilitas, pekerja, dan masyarakat rentan perlu dilibatkan dalam perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan transisi energi agar tidak tertinggal dari perubahan tersebut.
Di sisi lain, peralihan dari energi fosil menuju energi terbarukan juga berpotensi memengaruhi masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertambangan dan industri pendukungnya. Karena itu, diperlukan program pelatihan keterampilan, perlindungan sosial, serta pengembangan peluang ekonomi alternatif bagi kelompok yang terdampak.
Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan subsidi energi dan program perlindungan sosial berjalan tepat sasaran. Dengan begitu, proses transisi energi tidak justru memperbesar kesenjangan ekonomi, melainkan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi masyarakat untuk menikmati manfaat pembangunan.
Melalui pendekatan yang mengutamakan pemerataan dan keterlibatan masyarakat, transisi energi diharapkan dapat menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan. Perubahan menuju energi bersih pun tidak hanya diukur dari besarnya kapasitas energi terbarukan, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah 3T.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!