Pemerintah Provinsi Banten mengajukan tambahan pasokan bahan bakar minyak (BBM) kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengantisipasi kenaikan konsumsi menjelang libur panjang akhir tahun. Sekretaris Daerah Banten Deden Apriandhi Hartawan menyebut stok BBM di wilayah itu saat ini cukup untuk sekitar dua hari.
“Kami kemarin baru mengusulkan penambahan BBM ke Kementerian ESDM, nanti kita tunggu hasilnya. Kalau sementara ini sih memang kita cukup untuk dua hari kalau enggak salah. Nah, itu nanti yang akan kita minta,” kata Deden saat ditemui di Gedung Negara Banten, Jumat (23/10/2026).
Perhitungan kebutuhan
Deden mengatakan tambahan pasokan tidak diajukan dengan patokan kelipatan tertentu. Pemprov Banten menghitung kebutuhan agar ketersediaan BBM dapat memenuhi konsumsi masyarakat selama masa liburan.
“Enggak berapa kali lipat, tapi dengan menghitung jumlah kebutuhan. Gitu. Ya mau nanti hasilnya dua kali lipat atau tiga kali lipat,” ujarnya.
Kepala Dinas ESDM Banten Ari James Faraddy mengatakan kuota BBM Banten pada prinsipnya masih mencukupi hingga akhir 2026. Namun, Pemprov Banten telah dua kali mengajukan tambahan kuota kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Pengajuan itu mencakup jenis bahan bakar tertentu (JBT), jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP), dan jenis bahan bakar umum (JBU). Menurut Ari, pengajuan sebelumnya telah diakomodasi, sedangkan kebutuhan tambahan masih dihitung bersama PT Pertamina dan telah disampaikan kepada BPH Migas.
Kendaraan lintas pulau
Pemprov Banten juga menyoroti konsumsi BBM kendaraan angkutan barang di jalur Sumatra-Jawa. Posisi Banten sebagai penghubung kedua pulau membuat kebutuhan BBM tidak hanya berasal dari masyarakat setempat, karena truk dari Sumatra maupun kendaraan yang akan menyeberang mengisi bahan bakar di wilayah tersebut.
Ari mengatakan pola konsumsi kendaraan lintas pulau itu menambah tekanan pada kuota yang dialokasikan untuk masyarakat Banten. Pemprov telah berkirim surat mengenai persoalan tersebut dan berharap pembahasan pada triwulan IV menghasilkan solusi terkait APBPMP perubahan pada pekan berikutnya.
Antisipasi gangguan distribusi
Ari menegaskan gangguan BBM di sejumlah SPBU sekitar dua pekan sebelumnya tidak selalu berarti stok kurang. Hambatan distribusi juga dapat membuat SPBU kehabisan pasokan.
Untuk mencegah gangguan serupa, Pemprov Banten berkoordinasi dengan Pertamina dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas). Pemerintah daerah juga membuka layanan pengaduan 24 jam, meminta Pertamina menjaga distribusi sesuai prosedur serta terbuka kepada masyarakat bila terjadi gangguan pasokan.
Pemprov Banten kini menunggu kepastian tambahan kuota sambil mengantisipasi kenaikan kebutuhan BBM menjelang akhir tahun, termasuk dari kendaraan angkutan barang di jalur Jawa-Sumatra.
Sumber: BantenNews.co.id
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!