DPD KNPI Kabupaten Pandeglang menyoroti anggaran perjalanan dinas DPRD Pandeglang yang disebut mencapai Rp44 miliar dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Pandeglang, Rabu (21/10/2026). Dalam pertemuan itu, KNPI mendesak DPRD menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Isu yang disorot
Dalam audiensi tersebut, KNPI mengangkat sejumlah persoalan, yakni program revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026, transparansi anggaran kepemudaan, peningkatan pendapatan asli daerah, serta masalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). KNPI juga mengkritik fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dinilai belum maksimal.
Pertemuan itu dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang TB Udi Juhdi beserta jajaran, Sekretaris Dewan, dan perwakilan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Pandeglang. Ketua Umum DPD KNPI Pandeglang Saepudin menyatakan audiensi tersebut belum menghasilkan solusi konkret.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi IV dan Sekretariat DPRD yang telah menerima audiensi ini. Namun, kami sangat menyayangkan belum ada solusi konkret yang dihasilkan untuk menjawab berbagai persoalan yang disampaikan,” kata Saepudin.
Dorong aturan teknis kepemudaan
Saepudin juga menyayangkan ketidakhadiran Ketua DPRD Pandeglang dan Kepala Disdikpora dalam pertemuan tersebut. Menurut dia, kehadiran pemangku kebijakan utama diperlukan agar persoalan kepentingan umum dan pembinaan pemuda dapat dibahas secara terbuka.
Terkait anggaran kepemudaan, KNPI menuntut pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Mereka juga mendesak agar Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan diperkuat dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman teknis operasional.
DPRD rencanakan rapat lanjutan
TB Udi Juhdi menyatakan Komisi IV DPRD Pandeglang menerima masukan KNPI sebagai bahan pembahasan internal. Ia menyebut isu revitalisasi sekolah dan alokasi kegiatan kepemudaan akan segera didalami dalam rapat internal DPRD.
Komisi IV DPRD Pandeglang berencana menggelar rapat dengar pendapat lanjutan dalam waktu dekat dengan menghadirkan organisasi perangkat daerah terkait bersama DPD KNPI Pandeglang untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang telah disampaikan.
Sumber: Fakta Banten
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!