Presiden Prabowo Subianto memerintahkan perluasan operasi udara penanganan kebakaran hutan dan lahan dalam rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10). Arahan itu juga mencakup penguatan pencegahan kebakaran dan penambahan personel penanganan karhutla.
Rapat tersebut dihadiri antara lain Menko Polkam Dudung Abdurachman, Mendagri Tito Karnavian, Kepala KSP Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Operasi udara diperluas
Dudung mengatakan Presiden memerintahkan operasi udara penanganan karhutla dilakukan secara lebih masif. Operasi dry ice yang sebelumnya menggunakan pesawat Casa akan diperkuat dengan pengerahan pesawat Hercules.
Hasil ratas tadi merupakan petunjuk langsung Bapak Presiden tentang penanganan dan penanggulangan karhutla. Bapak Presiden menyampaikan bahwa penanganan karhutla harus betul-betul masif,” ujarnya dalam konferensi pers.
Embung dan sumur bor
Pemerintah meminta perusahaan membangun embung sebagai tempat penampungan air untuk mengantisipasi kebakaran berulang. Perusahaan juga diminta membuat sumur bor, sementara TNI dan Polri ditugaskan memetakan titik-titik rawan kebakaran.
Menurut Dudung, langkah tersebut ditujukan agar penanganan dilakukan sebelum kebakaran terjadi, bukan hanya setelah api meluas. Ia juga menyebut perlunya irigasi atau tempat penampungan air di lahan-lahan rawan.
Personel dan penyidikan kasus
Prabowo turut meminta penambahan personel dari TNI, Polri, dan Dinas Kehutanan. Saat ini, total personel yang dikerahkan untuk penanganan karhutla mencapai 60 ribu orang dengan dukungan 47 pesawat.
Pada saat yang sama, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan 98 kasus karhutla yang melibatkan korporasi telah naik ke tahap penyidikan. Polri menemukan indikasi keterlibatan pihak asing, termasuk dari negara tetangga, dan masih mengumpulkan alat bukti sebelum menetapkan tersangka.
Dari Bareskrim Polri, per hari ini telah melakukan penyidikan dari 98 laporan polisi. Ada 98 kasus terkait dengan korporasi,” kata Suyudi.
Suyudi mengatakan penegakan hukum dapat menyasar pemilik perusahaan maupun pemegang saham yang dinilai bertanggung jawab atas terjadinya karhutla. Proses penyidikan dan pengumpulan bukti masih berjalan.
Sumber: CNN Indonesia
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!