KABUPATEN SERANG – Warga Kampung Cigodag, Desa Harjatani, Kecamatan Kramatwatu, mendesak pemerintah segera menertibkan operasional truk tambang serta memperbaiki fasilitas keselamatan di Jalan Lingkar Selatan (JLS). Warga memberikan tenggat waktu dua minggu agar tuntutan tersebut dapat direalisasikan.
Desakan tersebut muncul setelah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia. Peristiwa itu memicu kemarahan masyarakat hingga ribuan warga melakukan aksi pemblokiran JLS selama lebih dari dua jam pada Senin (9/11/2026).
Koordinator Aksi, Robani, mengatakan bahwa pemblokiran jalan merupakan bentuk keresahan masyarakat terhadap aktivitas kendaraan tambang yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan.
“Karena daerah ini rawan laka lantas. Korban itu bukan orang jauh, melainkan warga Kampung Cigodag sendiri,” ujar Robani.
Menurutnya, aksi tersebut berlangsung secara spontan tanpa persiapan sebelumnya. Gerakan warga bermula saat tahlilan pertama korban kecelakaan, kemudian menyebar melalui komunikasi antarmasyarakat hingga mengumpulkan sekitar 2.000 orang.
Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain perbaikan penerangan jalan umum (PJU), pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO), pemasangan garis kejut, serta pembatasan jam operasional kendaraan angkutan tambang.
Selain perbaikan infrastruktur, masyarakat juga mendesak penerapan Keputusan Gubernur Banten Nomor 567 secara konsisten di kawasan JLS. Warga meminta pengusaha tambang dan pemilik kendaraan angkutan lebih memperhatikan keselamatan berlalu lintas.
“Kepgub Banten Nomor 567 agar dilaksanakan. Komitmen pengusaha tambang dan pemilik angkutan tambang agar lebih memperhatikan keselamatan berlalu lintas,” jelas Robani.
Setelah melalui proses mediasi dan pertemuan pada malam hari, warga akhirnya sepakat menghentikan aksi pemblokiran jalan. Kesepakatan tersebut dicapai setelah seluruh tuntutan dibacakan dan dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani bersama.
Salah satu poin tambahan dalam kesepakatan tersebut adalah pemasangan garis kejut atau polisi tidur untuk membantu mengurangi kecepatan kendaraan bermuatan besar yang melintas di kawasan tersebut. Warga meminta fasilitas tersebut dipasang paling lambat dalam waktu dua minggu.
Sementara itu, Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Fatur Rohman Sadely, menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat akan diteruskan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.
“Akan kita tindak lanjuti agar Kepgub dilaksanakan di JLS. Meminta pengusaha tambang atau pemilik angkutan tambang agar lebih memperhatikan keselamatan lalu lintas,” katanya.
Fatur menjelaskan bahwa tuntutan masyarakat telah dituangkan dalam surat kesepakatan yang ditandatangani sejumlah ketua RT dan pihak terkait. Perwakilan warga yang turut menandatangani kesepakatan tersebut antara lain Mulyadi, Derajat, Suherman, dan Hilman.
Terkait pembatasan operasional truk pasir dan pengaturan waktu melintas kendaraan tambang, pemerintah akan mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Cilegon serta Keputusan Gubernur Banten Nomor 567.
Kesepakatan tersebut menjadi langkah awal dalam merespons keresahan masyarakat terhadap aktivitas kendaraan tambang di JLS. Warga kini menantikan realisasi perbaikan fasilitas keselamatan dan penertiban operasional truk sesuai tuntutan yang telah disampaikan.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!