Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan, Jawa Timur, berpotensi menghemat anggaran hingga Rp74 miliar apabila pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Potensi penghematan tersebut muncul seiring adanya wacana pemerintah pusat untuk mengangkat seluruh PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi beban belanja pegawai yang selama ini ditanggung pemerintah daerah.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan rencana pengangkatan sekitar 1,2 juta PPPK paruh waktu menjadi pegawai penuh waktu. Jumlah tersebut mencakup berbagai sektor pelayanan publik, seperti tenaga pendidikan, kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pemadam kebakaran, tenaga teknis, serta tenaga pelaksana lainnya.
Dalam rencana tersebut, pembiayaan gaji PPPK penuh waktu disebut akan dialihkan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI juga disebut telah menyepakati anggaran untuk pembayaran gaji PPPK sebagai bagian dari upaya meringankan beban keuangan pemerintah daerah.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pasuruan, Supriyanto, menyatakan bahwa pemerintah daerah menyambut baik rencana tersebut. Namun, pihaknya belum menerima informasi maupun keputusan resmi dari pemerintah pusat mengenai mekanisme pelaksanaannya.
Menurut Supriyanto, Pemkot Pasuruan masih menunggu surat keputusan dan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
“Sampai saat ini kami belum menerima informasi soal wacana pengangkatan seluruh PPPK menjadi penuh waktu. Yang pasti, pemda mendukung penuh,” ujar Supriyanto.
Supriyanto menjelaskan bahwa saat ini terdapat sekitar 920 PPPK penuh waktu dan 1.966 PPPK paruh waktu di lingkungan Pemkot Pasuruan. Seluruh kebutuhan pembayaran gaji pegawai tersebut telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Secara keseluruhan, Pemkot Pasuruan menyediakan anggaran sebesar Rp74 miliar dalam satu tahun untuk membiayai gaji PPPK. Anggaran tersebut terdiri atas Rp41 miliar untuk pembayaran gaji PPPK paruh waktu dan Rp33 miliar bagi PPPK penuh waktu.
Besarnya alokasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa pembayaran gaji PPPK menjadi salah satu komponen belanja pegawai yang membutuhkan dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah.
Apabila pemerintah pusat mengambil alih seluruh kewajiban pembayaran gaji PPPK sebagaimana wacana yang berkembang, Pemkot Pasuruan berpotensi memperoleh ruang fiskal lebih besar melalui pengurangan beban belanja pegawai.
Meski demikian, potensi penghematan Rp74 miliar tersebut masih bergantung pada ketentuan resmi yang nantinya diterbitkan pemerintah pusat. Pemerintah daerah belum dapat memastikan pelaksanaannya selama mekanisme pembiayaan dan pengangkatan belum ditetapkan.
Pemkot Pasuruan menyatakan dukungannya terhadap rencana kebijakan tersebut sambil menunggu kepastian regulasi. Kejelasan aturan menjadi hal penting agar pemerintah daerah dapat menyesuaikan perencanaan anggaran dan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!