CILEGON – Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizki Khairul Ichwan, menyoroti rendahnya realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon Tahun 2026 yang masih berada di bawah 60 persen pada semester kedua.
Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD karena berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan daerah. Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta segera mempercepat realisasi anggaran agar seluruh program dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan sasaran.
Rizki menjelaskan bahwa percepatan penyerapan anggaran telah menjadi bagian dari kesepakatan hasil prognosis antara pihak legislatif dan eksekutif. DPRD juga telah berulang kali mendorong evaluasi melalui komisi-komisi yang bermitra dengan organisasi perangkat daerah (OPD).
“Itu menjadi atensi dari kami DPRD Kota Cilegon, bahwa sesuai dengan kesepakatan hasil prognosis di realisasi semester dua, itu harus dimaksimalkan dengan baik,” ujar Rizki.
Berdasarkan laporan realisasi anggaran semester kedua, Dinas Pekerjaan Umum (PU) menjadi salah satu perangkat daerah yang mendapat sorotan karena tingkat penyerapan anggarannya masih tergolong rendah.
Padahal, menurut Rizki, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Karena itu, kendala teknis maupun proses pengadaan barang dan jasa perlu segera ditangani.
Ia meminta TAPD dan OPD terkait memberikan penjelasan mengenai hambatan yang dihadapi sekaligus mempercepat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.
“Kepada TAPD dan juga kepada Wali Kota, tolong untuk penyerapan di realisasi semester kedua ini di dalam anggaran APBD 2026 harus segera semuanya direalisasikan dengan baik, tepat waktu, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Selain rendahnya serapan belanja daerah, Rizki menyoroti kemungkinan tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon yang ditetapkan sebesar lebih dari Rp1 triliun.
Ia menjelaskan bahwa anggaran yang belum terserap tidak secara otomatis menyebabkan defisit keuangan daerah. Namun, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap rendahnya indikator capaian kinerja pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan.
Rizki juga mengingatkan pentingnya pengelolaan arus kas daerah, terutama dalam membiayai proyek pembangunan yang sedang maupun akan dilaksanakan.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan ketersediaan anggaran sebelum merealisasikan kegiatan agar tidak menimbulkan kewajiban pembayaran yang tidak dapat dipenuhi.
“Kecuali kalau uangnya tidak ada, dilakukan pembangunan-pembangunan, nah itu jangan sampai terjadi potensi gagal bayar,” kata Rizki.
Dalam kesempatan tersebut, Rizki turut menanggapi persoalan pemangkasan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD), termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Ia menilai pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat tidak seharusnya terus dijadikan alasan utama atas keterbatasan fiskal daerah. Sebaliknya, kondisi tersebut perlu menjadi dorongan bagi Pemkot Cilegon untuk mencari sumber penerimaan lain.
DPRD berencana menelaah secara lebih terperinci alokasi dan peruntukan komponen dana transfer tersebut guna mengetahui pengaruhnya terhadap kemampuan pembiayaan pembangunan daerah.
Rizki menekankan bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan kreativitas dalam menggali potensi PAD sekaligus mengevaluasi pengelolaan sumber pendapatan yang selama ini telah berjalan.
“Kita ambil sisi positifnya saja, bahwa supaya pemerintah daerah bisa lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya. Dan juga bisa mengevaluasi, selama ini PAD-nya seperti apa, apakah ada kebocoran kah, akhirnya tidak tercapai, atau ada potensi yang belum tergali kah,” tuturnya.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengetahui apakah tidak tercapainya target pendapatan disebabkan oleh potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal atau persoalan dalam tata kelola penerimaan daerah.
Sementara itu, terkait wacana revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rizki belum bersedia memberikan penilaian lebih jauh karena rencana perubahan tersebut belum terealisasi.
Secara umum, ia menjelaskan bahwa revisi dokumen perencanaan pembangunan dapat dilakukan apabila terdapat komponen atau sasaran yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang.
Rizki memastikan bahwa persoalan pemangkasan dana transfer dan potensi tidak tercapainya target PAD akan menjadi perhatian DPRD dalam mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah.
Berbagai catatan mengenai kinerja anggaran tahun 2026 tersebut akan dikaji lebih mendalam dalam pembahasan APBD untuk menghadapi tahun anggaran 2027.
Melalui evaluasi tersebut, DPRD berharap Pemkot Cilegon dapat memperbaiki pengelolaan anggaran, meningkatkan penerimaan daerah, dan memastikan program pembangunan berjalan tanpa menimbulkan risiko gagal bayar.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!