TANGERANG – Sengketa kepemilikan tanah seluas 3.600 meter persegi di kawasan perumahan Suvarna Sutra, Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, kini bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Seorang petani bernama Suradi (69) menggugat perusahaan pengembang properti PT Delta Manunggal Raharja atas dugaan penguasaan lahan yang diklaim sebagai miliknya.
PT Delta Manunggal Raharja merupakan perusahaan pengembang kawasan Suvarna Sutra yang berada dalam grup usaha PT Alam Sutera Realty Tbk. Gugatan tersebut juga melibatkan PT Taman Talaga King dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.
Perkara perdata dengan Nomor 917/Pdt.G/2026/PN Tng itu diajukan atas dasar dugaan perbuatan melawan hukum (PMH). Berdasarkan keterangan pihak penggugat, proses persidangan telah memasuki tahapan pembacaan duplik dari para tergugat.
Kuasa hukum Suradi dari Daddy Hartadi & Partners Law Firm, Daddy Hartadi, menjelaskan bahwa kliennya mengklaim memiliki dasar kepemilikan tanah melalui transaksi jual beli yang dilakukan pada 1985.
Menurut Daddy, tanah tersebut dibeli Suradi dari Aminah Unu dengan bukti Akta Jual Beli (AJB) Nomor 135/JB/Ag.593/1985 tertanggal 31 Oktober 1985. Transaksi dilakukan di hadapan Camat Cikupa yang saat itu bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
“AJB aslinya masih kami pegang sampai detik ini. Klien kami tidak pernah menjual, mengalihkan, apalagi melepaskan hak atas tanah itu kepada siapapun,” tegas Daddy, Selasa (17/11/2026).
Daddy menyampaikan bahwa Suradi telah menguasai dan menggarap lahan tersebut sejak 1981. Aktivitas pertanian kemudian dihentikan pada 2014 karena faktor usia.
Permasalahan muncul ketika Suradi mengetahui pada 2023 bahwa lahan yang diklaim sebagai miliknya telah mengalami pekerjaan perataan tanah atau cut and fill dan menjadi bagian dari kawasan perumahan Suvarna Sutra.
Setelah dilakukan penelusuran oleh pihak Suradi, diketahui bahwa bidang tanah tersebut telah tercakup dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 255/Talaga Tahun 2000 atas nama PT Delta Manunggal Raharja.
Menurut keterangan kuasa hukum penggugat, hak atas tanah yang tercatat dalam sertifikat tersebut diperoleh perusahaan dari PT Taman Talaga King.
Daddy mempertanyakan dasar peralihan hak atas lahan yang diklaim milik kliennya. Ia menyatakan Suradi tidak pernah melakukan transaksi penjualan maupun pelepasan hak kepada perusahaan pengembang.
“Tidak ada satu pun proses peralihan hak dari klien kami ke perusahaan tersebut. Ini murni dugaan penyerobotan. Bagaimana tanah petani yang AJB-nya masih ada bisa berubah jadi SHGB atas nama pengembang raksasa?” ujarnya.
Pihak Suradi kemudian melaporkan persoalan tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Laporan itu ditindaklanjuti melalui Surat Perintah Pengumpulan Data Nomor 3532/36.03.200.SP.02.02/IX/2024 tertanggal 9 September 2024.
Berdasarkan keterangan pihak penggugat, pemeriksaan lapangan menemukan indikasi tumpang tindih atau overlapping antara bidang tanah yang diklaim Suradi berdasarkan AJB tahun 1985 dan bidang tanah dalam SHGB milik pengembang.
Temuan tersebut menjadi salah satu persoalan yang disoroti kuasa hukum dalam proses penyelesaian sengketa. Namun, dugaan tumpang tindih sertifikat dan status kepemilikan tanah masih menjadi bagian dari perkara yang harus dinilai melalui proses hukum.
Daddy menilai persoalan tersebut berkaitan dengan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, termasuk pentingnya ketelitian dalam proses penerbitan sertifikat.
“Ini persoalan serius soal kepastian hukum. Prinsip kehati-hatian BPN dalam menerbitkan sertifikat harus diuji. Jangan sampai rakyat kecil kehilangan tanahnya hanya karena administrasi yang cacat,” katanya.
Melalui gugatan yang diajukan ke PN Tangerang, Suradi meminta majelis hakim menyatakan tindakan para tergugat sebagai perbuatan melawan hukum.
Penggugat juga meminta pengadilan menyatakan SHGB Nomor 255/Talaga Tahun 2000 atas nama PT Delta Manunggal Raharja tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang berkaitan dengan objek sengketa seluas 3.600 meter persegi.
Selain itu, Suradi menuntut agar para tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp162 juta.
“Ini adalah pertarungan petani gurem melawan korporasi raksasa. Kami percaya pengadilan akan memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi klien kami,” pungkas Daddy.
Sementara itu, pihak PT Delta Manunggal Raharja belum memberikan tanggapan terhadap dugaan yang disampaikan penggugat.
Dalam pemberitaan tanggal 17 November 2026, kuasa hukum perusahaan, Modi Pasaribu, disebut belum merespons pesan singkat wartawan meskipun upaya konfirmasi telah dilakukan.
Hingga tahap persidangan yang dilaporkan tersebut, belum terdapat informasi mengenai putusan akhir pengadilan atas sengketa tanah tersebut.
Dengan demikian, dugaan penyerobotan, keabsahan klaim kepemilikan, serta tuntutan ganti rugi masih merupakan materi sengketa yang harus dibuktikan melalui proses persidangan di PN Tangerang.
Sumber: Fakta Banten
Penulis: Ajo
Tanggal Terbit: 17 November 2026



Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!