Terkini

Sengketa Kepengurusan IPHI Berlanjut, Kuasa Hukum Siapkan Langkah Pidana Terkait Akta Notaris

Sengketa kepengurusan IPHI berlanjut setelah MA menolak kasasi pihak Ahmad Yani Basuki. Kuasa hukum menyoroti akta notaris 2021 dan menyiapkan langkah pidana.

Images Source : Radar Bogor

Sengketa Kepemimpinan IPHI Belum Berakhir Meski Kasasi Ditolak MA

Perselisihan kepemimpinan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) masih berlangsung setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan pihak Mayjen TNI (Purn.) Ahmad Yani Basuki. Kuasa hukum Pengurus Pusat (PP) IPHI, Muhammad Joni, menjelaskan bahwa penolakan kasasi tersebut tidak dapat langsung diartikan sebagai pengesahan kepengurusan pihak lainnya dalam organisasi. Menurutnya, keputusan pengadilan masih menyangkut persoalan formal dan belum memberikan putusan mengenai keabsahan kepengurusan maupun legitimasi muktamar yang menjadi pokok sengketa.

Kuasa Hukum Tegaskan Putusan Pengadilan Belum Menyentuh Pokok Perkara

Dalam keterangan tertulis pada 17 November 2026, Muhammad Joni menyampaikan bahwa Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi pada 9 November 2026 atas Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 413/Pdt.G/2025/PN.Bks tertanggal 7 Mei 2026. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi sebelumnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO), yang menurut kuasa hukum merupakan keputusan terkait persyaratan formal perkara. Karena itu, pihak PP IPHI berpandangan bahwa keputusan tersebut belum menyelesaikan perselisihan mengenai kepengurusan organisasi dan keabsahan muktamar yang disengketakan.

PP IPHI Soroti Akta Notaris Tahun 2021 dan Persiapkan Langkah Hukum

Di tengah perkembangan perkara perdata, PP IPHI turut mempertanyakan sebuah akta notaris yang diterbitkan di Kota Sukabumi pada 7 Juni 2021 karena memuat keterangan mengenai status kepengurusan organisasi. Dokumen tersebut menyebut kepengurusan PP IPHI periode 2015–2020 telah demisioner serta mencantumkan kewenangan Erman Suparno bersama sejumlah pihak lain untuk bertindak atas nama organisasi. Berkaitan dengan dokumen tersebut, PP IPHI mempersiapkan langkah hukum pidana atas dugaan ketidakbenaran keterangan dalam akta notaris, sementara tuduhan tersebut masih perlu dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.

 

Sumber: Radar Bogor

Penulis: Siti Dewi Yanti

Editor: Siti Dewi Yanti

Tanggal terbit:  Rabu, 18 Nov 2026 | 11:48 WIB

URL: Radar Bogor – Sengketa IPHI Belum Usai, Begini Pernyataan Kuasa Hukum.

Bagaimana reaksi Anda?
Nilai artikel ini
Belum ada penilaian

Mungkin Anda suka

Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *