Ribuan Dokumen Tilang Belum Diambil, Kejari Surabaya Imbau Warga Segera Urus

SURABAYA, PATRIOT POST – Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya mencatat sebanyak 1.258 dokumen kendaraan dan berkendara hasil penindakan pelanggaran lalu lintas belum diambil oleh pemiliknya sepanjang 2026. Dokumen tersebut terdiri atas 1.149 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 109 Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih tersimpan sebagai barang bukti tilang.

Banyaknya dokumen yang belum diambil menjadi perhatian Kejari Surabaya. Pihak kejaksaan mengimbau masyarakat yang masih memiliki kewajiban terkait pelanggaran lalu lintas agar segera menyelesaikan pembayaran denda sekaligus mengambil barang bukti yang ditahan.

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Surabaya, Ida Bagus Putu Widnyana, mengungkapkan bahwa jumlah tersebut merupakan bagian dari ribuan berkas tilang yang ditangani pihaknya sejak awal tahun.

Sebanyak 1.149 STNK dan 109 SIM Masih Tertahan

Berdasarkan data Kejari Surabaya, terdapat 820 berkas SIM yang tercatat dalam penanganan perkara tilang selama 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 109 berkas belum diambil oleh pelanggar.

Sementara itu, jumlah berkas STNK yang ditangani mencapai 3.344. Sebanyak 1.149 di antaranya juga masih tertahan karena belum diambil oleh pemiliknya.

Dengan demikian, total dokumen SIM dan STNK yang belum diambil mencapai 1.258 berkas dari keseluruhan 4.164 berkas yang tercatat.

Widnyana menjelaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan masih adanya pelanggar yang belum menuntaskan pengurusan dokumen hasil penindakan lalu lintas.

Dalam keterangannya pada Minggu (8/11/2026), ia menyampaikan bahwa dokumen yang belum diambil tersebut masih tercatat sebagai tunggakan pengambilan barang bukti di Kejari Surabaya.

Nilai Denda Tilang Capai Rp3,1 Miliar

Selain persoalan dokumen yang belum diambil, Kejari Surabaya juga mencatat nilai denda perkara pelanggaran lalu lintas yang cukup besar.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam satu tahun terakhir, total nilai denda perkara tilang mencapai Rp3,1 miliar.

Namun, dari keseluruhan nilai denda tersebut, dana yang telah disetorkan ke kas negara baru mencapai lebih dari Rp2,4 miliar.

Artinya, masih terdapat selisih antara nilai denda yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan dan jumlah pembayaran yang telah masuk ke kas negara.

Kejari Surabaya menyebut sisa nilai denda tersebut belum dibayarkan oleh pihak yang dikenai kewajiban pembayaran tilang.

Kondisi ini menjadi perhatian karena penyelesaian perkara tilang tidak hanya berkaitan dengan pengambilan dokumen yang ditahan, tetapi juga pemenuhan kewajiban pembayaran denda sesuai putusan pengadilan.

Kejari Minta Pelanggar Segera Selesaikan Kewajiban

Menanggapi masih banyaknya dokumen yang belum diambil dan denda yang belum dibayarkan, Widnyana meminta masyarakat segera menyelesaikan kewajiban terkait perkara tilang.

Menurutnya, pelanggar yang masih memiliki dokumen kendaraan atau surat izin mengemudi di Kejari Surabaya diimbau untuk mengurus pengambilannya setelah memenuhi kewajiban yang berlaku.

Imbauan tersebut ditujukan kepada masyarakat yang belum menyelesaikan pembayaran denda maupun belum mengambil barang bukti hasil penindakan pelanggaran lalu lintas.

Pihak kejaksaan berharap masyarakat dapat menindaklanjuti kewajiban tersebut sehingga dokumen yang masih tersimpan dapat segera dikembalikan melalui proses pengurusan yang berlaku.

Penyelesaian Perkara Tilang Jadi Perhatian

Data Kejari Surabaya memperlihatkan bahwa penanganan ribuan perkara tilang sepanjang 2026 masih menyisakan persoalan pengambilan barang bukti dan pelunasan denda.

Dari 4.164 berkas SIM dan STNK yang tercatat, sebanyak 1.258 dokumen masih belum diambil. Di sisi lain, setoran denda ke kas negara juga belum mencapai seluruh nilai yang tercantum dalam putusan pengadilan.

Kedua kondisi tersebut menjadi dasar bagi Kejari Surabaya untuk kembali mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya menyelesaikan kewajiban setelah menjalani proses penindakan pelanggaran lalu lintas.

Melalui imbauan tersebut, Kejari Surabaya mendorong para pelanggar agar segera melakukan pembayaran denda yang masih tertunggak serta mengambil dokumen SIM dan STNK yang masih tersimpan sebagai barang bukti.