PANDEGLANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang meminta pemerintah daerah bersama aparat kepolisian meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran obat keras ilegal. Langkah tegas dinilai diperlukan untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
Wakil Ketua III DPRD Pandeglang, MM Fuhaira Amin, menegaskan bahwa peredaran obat keras tanpa izin edar merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan terpadu antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan berbagai elemen masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul tindakan Relawan Pencegahan Maksiat (RPM) Pandeglang bersama warga yang mengamankan dua orang terduga pembeli obat keras di Kampung Cihaseum, Kelurahan Pandeglang, Jumat (6/11/2026).
Fuhaira yang juga menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Pandeglang mengapresiasi kepedulian RPM dalam merespons dugaan peredaran obat ilegal. Ia menilai keputusan relawan menyerahkan kedua orang tersebut kepada Polres Pandeglang tanpa melakukan tindakan main hakim sendiri merupakan langkah yang tepat.
“Sebetulnya itu tugas aparat dan kita di pemerintahan. Saya ucapkan terima kasih atas kepedulian RPM kepada warga Pandeglang,” katanya, Senin (9/11/2026).
Meski demikian, Fuhaira mengingatkan bahwa pemberantasan peredaran obat keras ilegal tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan kepolisian harus mengambil peran lebih aktif melalui langkah pencegahan, pengawasan, serta penegakan hukum secara berkelanjutan.
Menurutnya, penyalahgunaan obat keras berisiko menimbulkan gangguan kesehatan fisik maupun mental, terutama bagi kalangan remaja. Selain menyebabkan ketergantungan, penyalahgunaan obat-obatan tersebut juga berpotensi menurunkan produktivitas dan memberikan dampak negatif terhadap kehidupan keluarga.
Sebagai langkah pencegahan, Fuhaira meminta Bupati Pandeglang menerbitkan surat edaran kepada seluruh sekolah mengenai bahaya narkotika dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Ia juga mendorong pihak sekolah menyampaikan laporan berkala untuk mengidentifikasi potensi peredaran obat ilegal di lingkungan pendidikan.
“Pemda harus melakukan gerakan penyuluhan ke tiap-tiap sekolah melalui Disdikpora, BNN, dan Dinkes. Di sisi lain, Polres Pandeglang juga perlu bersinergi dengan Forkopimda serta ulama untuk menggencarkan pengawasan, sidak, dan operasi rutin,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua RPM Kabupaten Pandeglang, H. Dede Setia Wahidin, meminta kepolisian memperluas penyelidikan dan tidak hanya berfokus pada pembeli atau pengguna yang berhasil diamankan. Menurutnya, pengungkapan jaringan pemasok merupakan bagian penting dalam menghentikan peredaran obat keras ilegal.
“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti hanya pada dua orang yang diamankan. Polisi harus menelusuri siapa pemasok utamanya dan dari mana obat-obatan tersebut diperoleh,” katanya.
Dede menegaskan bahwa upaya pemberantasan harus menyasar sumber peredaran obat-obatan tersebut. Dengan mengungkap pemasok utama dan jaringan distribusinya, aparat kepolisian diharapkan mampu memutus rantai peredaran obat keras tanpa izin edar di Kabupaten Pandeglang.
Dorongan dari DPRD dan RPM tersebut menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, kepolisian, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam memperkuat pencegahan sekaligus pemberantasan peredaran obat keras ilegal.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!