Pemkot Cilegon Lampaui Target, 15.955 Pekerja Rentan dan Informal Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Cilegon Lampaui Target Tahun 2026

CILEGON – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon terus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan sektor informal melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon, Faruk Oktavian, pada Rabu (11/11/2026), mengungkapkan bahwa jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang telah mendapatkan perlindungan mencapai 15.955 orang, melampaui target Rencana Strategis (Renstra) sebanyak 11.000 peserta. Capaian tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dengan penerima manfaat yang mencakup berbagai kelompok pekerja informal, seperti ketua RT dan RW, anggota perlindungan masyarakat (Linmas), serta para kader yang turut menjalankan kegiatan pelayanan di lingkungan masyarakat.

Disnaker Verifikasi 5.000 Calon Peserta Tambahan dari Empat Kecamatan

Setelah melampaui target kepesertaan, Disnaker Kota Cilegon melanjutkan perluasan perlindungan dengan melakukan verifikasi terhadap sekitar 5.000 calon peserta tambahan yang berasal dari kelompok pekerja rentan pada tingkat kesejahteraan desil satu hingga empat. Proses pendataan tahap awal dipusatkan di empat kecamatan, yakni Cilegon, Jombang, Purwakarta, dan Cibeber, dengan sasaran profesi seperti pemandi jenazah, pengemudi ojek online, nelayan, serta petani yang memiliki risiko pekerjaan dan membutuhkan perlindungan jaminan sosial. Faruk berharap proses verifikasi segera selesai agar para calon peserta dapat memperoleh perlindungan melalui program yang didukung anggaran sebesar Rp2,2 miliar dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan manfaat utama berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Pemkot Cilegon Siapkan Perda untuk Perkuat Perlindungan Pekerja Informal

Selain meningkatkan jumlah peserta, Pemerintah Kota Cilegon tengah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai upaya memperkuat dasar hukum sekaligus menjaga keberlanjutan program perlindungan pekerja rentan dan informal. Faruk menjelaskan bahwa pelaksanaan program selama ini masih mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1, sehingga pemerintah daerah mendorong pembentukan peraturan daerah yang lebih kuat untuk menjamin kesinambungan perlindungan bagi masyarakat yang bekerja pada sektor berisiko. Mengingat masih terdapat pekerja yang belum masuk dalam kuota pembiayaan pemerintah, Disnaker Kota Cilegon juga mengimbau masyarakat untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri dengan iuran sebesar Rp16.800 per bulan agar tetap memperoleh perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun kematian.

Sumber: Fakta Banten