Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, memperkuat langkah antisipasi kerawanan pangan melalui penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan. Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan ekspose Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) sebagai dasar penyusunan kebijakan ketahanan pangan yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Katamso, menjelaskan bahwa kerawanan pangan merupakan persoalan kompleks yang memerlukan penanganan secara terpadu. Menurutnya, berbagai faktor yang memengaruhi kondisi pangan menuntut adanya koordinasi serta dukungan program yang kuat dari pemerintah dan instansi terkait.
Hal tersebut disampaikan Katamso di Kuala Tungkal, Jambi, Selasa (10/11/2026). Ia menekankan pentingnya penyusunan peta ketahanan pangan sebagai instrumen untuk mengetahui kondisi setiap wilayah sekaligus menentukan langkah penanganan berdasarkan tingkat kerentanannya.
Salah satu instrumen yang digunakan pemerintah adalah peta ketahanan dan kerentanan pangan yang dikembangkan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Melalui peta tersebut, hasil analisis berbagai indikator kerawanan pangan dapat ditampilkan secara geografis sehingga pemerintah memperoleh gambaran mengenai kondisi pangan di setiap wilayah.
Katamso menjelaskan bahwa pemetaan tersebut memungkinkan pemerintah mengidentifikasi wilayah berdasarkan tingkat prioritas penanganan. Klasifikasi yang digunakan meliputi prioritas satu untuk wilayah sangat rentan, prioritas dua bagi wilayah rentan, serta prioritas tiga untuk wilayah yang tergolong cukup rentan terhadap kerawanan pangan.
Pengelompokan tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan fokus penanganan. Wilayah yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi dapat diidentifikasi secara lebih jelas sehingga pemerintah mempunyai informasi untuk menyusun program ketahanan pangan berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah.
Dalam pelaksanaannya, penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan akan mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Regulasi tersebut menjadi pedoman resmi bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan proses pemetaan.
Untuk tingkat kabupaten dan kota, pemetaan dilakukan dengan menggunakan 11 indikator yang mencerminkan tiga aspek utama ketahanan pangan. Ketiga aspek tersebut meliputi ketersediaan pangan, keterjangkauan masyarakat terhadap pangan, serta pemanfaatan pangan.
Aspek ketersediaan pangan berkaitan dengan kondisi pasokan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, aspek keterjangkauan digunakan untuk melihat kemampuan masyarakat dalam memperoleh pangan, sedangkan pemanfaatan pangan menjadi bagian dari penilaian terhadap kondisi ketahanan pangan secara keseluruhan.
Pemkab Tanjung Jabung Barat juga akan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait dalam proses penyusunan peta tersebut. Keterlibatan lintas sektor diperlukan karena informasi mengenai ketahanan pangan mencakup berbagai bidang yang saling berkaitan.
Selain koordinasi antarlembaga, proses pemetaan akan didukung data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pengolahan data dilakukan melalui metode Small Area Estimation untuk mendukung penyusunan informasi yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penggunaan metode tersebut diharapkan membantu pemerintah memperoleh gambaran kondisi kerawanan pangan pada wilayah yang lebih terperinci. Dengan dukungan data statistik, hasil pemetaan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah program dan kebutuhan penanganan di tingkat daerah.
Katamso menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan ekspose FSVA adalah mengidentifikasi lokasi yang memiliki kerentanan pangan hingga tingkat desa. Identifikasi tersebut diperlukan agar pemerintah tidak hanya mengetahui wilayah yang menghadapi persoalan, tetapi juga memahami faktor-faktor yang menjadi penyebab kerentanannya.
Melalui informasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun strategi penanganan yang lebih tepat sasaran. Penentuan program dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan setiap wilayah berdasarkan hasil analisis yang tersedia.
Pemetaan juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di sektor pangan. Dengan mengetahui tingkat kerentanan dan penyebabnya, pemerintah mempunyai dasar yang lebih terukur dalam menetapkan prioritas program ketahanan pangan.
Wakil Bupati Katamso menegaskan bahwa keberhasilan penanganan kerawanan pangan membutuhkan komitmen bersama. Pemerintah daerah tidak dapat mengandalkan satu instansi, melainkan memerlukan kerja sama berbagai pihak agar program yang dirancang dapat menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Melalui penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan, Pemkab Tanjung Jabung Barat berharap dapat memperkuat sistem perencanaan serta meningkatkan efektivitas program ketahanan pangan hingga tingkat desa. Langkah tersebut diarahkan untuk membantu pemerintah mengidentifikasi wilayah prioritas sekaligus menyusun upaya penanganan berdasarkan kondisi yang ditemukan.
Katamso optimistis bahwa kerja sama antarlembaga dan dukungan data yang memadai dapat membantu pemerintah daerah mengurangi kerawanan pangan di wilayahnya. Penyusunan FSVA diharapkan menjadi salah satu dasar dalam mewujudkan ketahanan pangan yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!