Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa penetapan upah minimum tahun 2027 harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi perekonomian, serta perkembangan ketenagakerjaan di masing-masing daerah.
Ketiga aspek tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pengupahan agar dapat memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan kegiatan usaha.
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/11/2026), Yassierli menjelaskan bahwa penetapan upah minimum tidak dapat hanya mengacu pada satu indikator. Pemerintah daerah perlu menggunakan data yang mencerminkan kondisi ekonomi dan kebutuhan pekerja secara menyeluruh.
Menurutnya, perbedaan karakteristik ekonomi antardaerah menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Oleh karena itu, data yang digunakan harus mampu menggambarkan kondisi masing-masing wilayah secara akurat.
Sebagai pedoman pelaksanaan, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengirimkan surat kepada seluruh gubernur di Indonesia mengenai tata cara penghitungan upah minimum tahun 2027.
Pedoman tersebut tertuang dalam Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.
Penyampaian surat itu merupakan tindak lanjut dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang memuat sejumlah ketentuan mengenai sistem pengupahan nasional.
Yassierli menjelaskan bahwa bagi provinsi maupun kabupaten dan kota yang telah menetapkan upah minimum tahun 2026, penghitungan upah minimum 2027 dilakukan menggunakan formula penyesuaian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.
Peraturan tersebut merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Dalam mekanisme penghitungan, pemerintah mempertimbangkan tingkat inflasi serta pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa. Hasil penghitungan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penyesuaian terhadap upah minimum yang berlaku pada tahun berjalan.
Nilai alfa ditetapkan dalam rentang 0,50 hingga 1. Variabel ini mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dan menjadi bagian dari formula penyesuaian upah minimum.
Penentuan nilai alfa harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan perusahaan. Selain itu, perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak serta kondisi ketenagakerjaan daerah juga menjadi pertimbangan.
Menurut Yassierli, penetapan nilai alfa tidak dilakukan secara seragam tanpa memperhatikan kondisi wilayah. Pemerintah melibatkan Dewan Pengupahan untuk memberikan pertimbangan sesuai karakteristik perekonomian masing-masing daerah.
Dewan Pengupahan Provinsi memiliki kewenangan menentukan nilai alfa dalam penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP). Sementara itu, Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota berperan dalam menentukan nilai alfa untuk penghitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Keterlibatan Dewan Pengupahan diharapkan dapat memastikan proses penentuan upah minimum didasarkan pada kondisi riil perekonomian dan ketenagakerjaan di daerah.
Selain menggunakan formula penyesuaian, pemerintah menetapkan data kebutuhan hidup layak tahun 2026 sebagai salah satu dasar penghitungan upah minimum tahun 2027.
Data KHL tersebut dibedakan berdasarkan wilayah administratif, yakni KHL provinsi untuk penghitungan UMP dan KHL kabupaten atau kota untuk penghitungan UMK.
Yassierli menjelaskan bahwa data KHL tahun 2026 bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dihitung menggunakan metodologi akademis.
Penggunaan data tersebut bertujuan memberikan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam proses penetapan upah minimum.
Dalam pedoman yang disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan, gubernur diwajibkan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Selain kedua jenis upah minimum tersebut, gubernur juga dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) apabila persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi.
Khusus untuk penetapan upah minimum sektoral, pemerintah mengharuskan adanya rekomendasi dari Dewan Pengupahan.
Ketentuan tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengupahan yang mempertimbangkan karakteristik sektor usaha serta kondisi ketenagakerjaan di wilayah masing-masing.
Yassierli juga mengingatkan seluruh gubernur agar memperhatikan batas waktu penetapan upah minimum tahun 2027 sesuai ketentuan yang berlaku.
Upah minimum yang ditetapkan, baik UMP, UMSP, UMK, maupun UMSK, dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Dengan demikian, pemerintah daerah perlu menyelesaikan proses penghitungan dan penetapan upah sebelum ketentuan baru mulai diterapkan pada awal tahun mendatang.
Sementara itu, pemerintah juga mengatur mekanisme pengupahan bagi pekerja pada usaha mikro dan kecil.
Untuk kelompok usaha tersebut, besaran upah ditentukan melalui kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja atau buruh.
Meski menggunakan mekanisme kesepakatan, pemerintah menetapkan bahwa nilai upah yang disepakati paling rendah sebesar 50 persen dari upah minimum yang berlaku.
Ketentuan khusus tersebut menjadi bagian dari pengaturan pengupahan yang memperhatikan karakteristik dan kemampuan usaha mikro serta kecil.
Melalui pedoman penetapan upah minimum 2027, Kementerian Ketenagakerjaan berupaya memastikan kebijakan pengupahan disusun berdasarkan data kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, serta perkembangan ketenagakerjaan.
Pemerintah juga menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan kegiatan usaha agar kebijakan upah minimum dapat diterapkan sesuai kondisi masing-masing daerah.
Hingga artikel ini diterbitkan, besaran UMP dan UMK tahun 2027 di berbagai daerah masih harus melalui proses penghitungan dan penetapan oleh gubernur sesuai pedoman yang berlaku.
Sumber: ANTARA News Jambi
Tanggal terbit: 19 November 2026



Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!