Terkini

UMK Jember 2027 Masih Dibahas, Buruh Usulkan Kenaikan hingga 12,5 Persen

UMK Jember 2027 masih dibahas. Sarbumusi mengusulkan kenaikan 10 hingga 12,5 persen demi kebutuhan hidup layak sementara Apindo menekankan iklim investasi aman.

image source: https://radarjember.jawapos.com/

JEMBER – Pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jember untuk tahun 2027 masih berlangsung di internal Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Jember. Proses penentuan besaran upah tersebut menjadi perhatian kalangan pekerja dan pengusaha karena berkaitan dengan kesejahteraan tenaga kerja sekaligus keberlangsungan kegiatan usaha.

Hingga pembahasan berlangsung, pemerintah daerah masih menantikan surat edaran resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Di tengah proses tersebut, perbedaan kepentingan antara kelompok buruh dan pengusaha mulai terlihat dalam menentukan besaran kenaikan upah minimum untuk tahun mendatang.

Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Muslimin Indonesia (DPC Sarbumusi) Jember mengusulkan kenaikan UMK 2027 pada kisaran 10 hingga 12,5 persen. Usulan tersebut didasarkan pada kebutuhan peningkatan kesejahteraan pekerja agar penghasilan yang diterima dapat memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL), termasuk bagi buruh yang memiliki tanggungan keluarga.

Ketua DPC Sarbumusi Jember, Umar Faruk, menyampaikan bahwa kenaikan upah sekurang-kurangnya 10 persen menjadi salah satu harapan organisasi buruh yang dipimpinnya. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok pekerja yang menggantungkan penghasilan dari upah.

Pernyataan tersebut disampaikan Faruk saat dikonfirmasi pada Selasa, 17 November 2026. Ia menilai penetapan upah minimum perlu mempertimbangkan kondisi kehidupan pekerja secara nyata, bukan semata-mata berdasarkan perhitungan nominal kenaikan setiap tahun.

Faruk juga menyoroti perbedaan kebutuhan antara pekerja yang belum menikah dan pekerja yang telah memiliki keluarga. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam pembahasan pengupahan karena buruh yang telah berkeluarga memiliki tanggungan kebutuhan rumah tangga dan anak.

Persoalan pemenuhan kebutuhan hidup layak menjadi salah satu dasar tuntutan kelompok buruh dalam pembahasan UMK Jember. Sarbumusi berharap kebijakan pengupahan yang ditetapkan nantinya dapat memberikan perlindungan terhadap daya beli pekerja dan mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga.

Dalam beberapa tahun terakhir, besaran UMK Jember mengalami perubahan dengan tingkat kenaikan yang berbeda. Pada 2021, upah minimum kabupaten tersebut tercatat sebesar Rp2.355.663 dan tidak mengalami kenaikan pada 2022.

Memasuki 2023, UMK Jember meningkat menjadi Rp2.555.663 atau bertambah Rp200.000 dengan persentase kenaikan 8,49 persen. Pada 2024, nominal upah kembali mengalami peningkatan sebesar Rp109.729 atau 4,29 persen sehingga mencapai Rp2.665.392.

Kenaikan berlanjut pada 2025 ketika UMK Jember ditetapkan sebesar Rp2.838.642. Jumlah tersebut bertambah Rp173.250 atau sekitar 6,50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, pada 2026, UMK Jember kembali meningkat menjadi Rp3.012.197. Kenaikan sebesar Rp173.555 atau sekitar 6,11 persen tersebut menjadikan upah minimum Jember melampaui angka Rp3 juta.

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa persentase kenaikan UMK Jember selama beberapa tahun terakhir tidak selalu sama. Kondisi ini menjadi bagian dari dinamika pembahasan pengupahan, terutama ketika kelompok pekerja kembali mengajukan usulan kenaikan yang lebih besar untuk 2027.

Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jember turut memberikan perhatian terhadap proses pembahasan upah minimum tersebut. Kalangan pengusaha menekankan pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif tanpa mengabaikan keberlangsungan kesejahteraan pekerja.

Perhatian terhadap iklim investasi menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan kebijakan pengupahan. Besaran upah minimum yang ditetapkan memiliki keterkaitan dengan operasional dunia usaha, sementara pekerja berharap penghasilan yang diterima dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut, Dewan Pengupahan Kabupaten Jember menghadapi proses pembahasan yang membutuhkan pertimbangan dari berbagai pihak. Terlebih, penentuan UMK 2027 berlangsung ketika ketentuan pengupahan nasional masih menjadi perhatian dalam proses penyusunan kebijakan.

Hingga berita ini diterbitkan, besaran UMK Jember 2027 belum ditetapkan secara resmi. Pembahasan masih berlangsung, sementara kelompok buruh berharap adanya kenaikan yang lebih besar dan kalangan pengusaha menekankan pentingnya kepastian serta kondisi investasi yang tetap kondusif.

Sumber: Radar Jember

Penulis: Maulana RJ

Editor: Maulana RJ

Tanggal terbit: Rabu, 18 November 2026, pukul 18.16 WIB

URL: https://radarjember.jawapos.com/jember/2611180048/kepastian-umk-jember-2027-masih-digodok-pengusaha-ingin-investasi-aman-buruh-kejar-khl

Bagaimana reaksi Anda?
Nilai artikel ini
Belum ada penilaian

Mungkin Anda suka

Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *