Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor mendesak Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mempercepat penanganan situs game online terlarang yang masih dapat diakses masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk membatasi penyebaran aktivitas ilegal di ruang digital sekaligus menekan dampak sosial yang ditimbulkannya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Said Muhammad Mohan, menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan kecepatan dan efektivitas penanganan situs terlarang. Menurutnya, upaya tersebut harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang menjadikan pemblokiran sebagai salah satu langkah utama dalam mengatasi persoalan tersebut.
Mohan menyampaikan bahwa Diskominfo Kota Bogor diharapkan mampu mengambil langkah cepat ketika menemukan atau menerima informasi mengenai situs game online terlarang yang masih beroperasi.
Ia menilai keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar penanganan situs terlarang dapat berjalan lebih optimal.
Dalam keterangannya pada Jumat (6/11/2026), Mohan menekankan bahwa Pemerintah Kota Bogor, melalui Diskominfo, perlu menerapkan semangat penanganan yang sama dengan pemerintah pusat, khususnya dalam memperkuat langkah pemblokiran.
Situs Terlarang Terus Bermunculan dengan Identitas Baru
Salah satu tantangan yang menjadi perhatian DPRD adalah kemampuan pengelola situs terlarang untuk kembali beroperasi setelah dilakukan pemblokiran.
Mohan menjelaskan bahwa pemblokiran terhadap satu situs belum tentu menghentikan aktivitas pengelolanya. Situs yang telah diblokir dapat muncul kembali dengan menggunakan nama atau alamat berbeda sehingga membutuhkan pengawasan yang berkelanjutan.
Kondisi tersebut membuat kecepatan penanganan menjadi aspek yang sangat penting. Pemerintah dinilai perlu memiliki respons yang lebih cepat dibandingkan upaya pengelola situs dalam membuat layanan pengganti.
Menurut Mohan, penggantian nama maupun alamat situs merupakan persoalan yang harus diantisipasi agar tindakan pemblokiran tidak hanya memberikan dampak sementara.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah memperkuat langkah penanganan agar tidak tertinggal dari pengelola situs terlarang yang terus berupaya mempertahankan aktivitasnya di ruang digital.
DPRD Soroti Belum Adanya Laporan Masyarakat
Selain menekankan pentingnya percepatan pemblokiran, Mohan mengungkapkan bahwa hingga saat keterangannya disampaikan, Diskominfo Kota Bogor belum menerima laporan masyarakat mengenai situs game online terlarang yang perlu diblokir.
Kondisi tersebut turut menjadi perhatian karena laporan masyarakat dapat membantu pemerintah memperoleh informasi mengenai keberadaan situs yang masih aktif.
Mohan menilai keterlibatan masyarakat diperlukan untuk mendukung pengawasan terhadap aktivitas digital terlarang, terutama mengingat situs-situs tersebut dapat berganti identitas dan alamat dalam waktu yang tidak dapat dipastikan.
Oleh karena itu, ia mendorong Diskominfo menyediakan saluran pengaduan yang mudah digunakan masyarakat. Keberadaan kanal pelaporan tersebut diharapkan dapat mempermudah penyampaian informasi mengenai situs yang diduga menyediakan layanan game online terlarang.
Perkuat Koordinasi dan Respons Penanganan
Dorongan DPRD Kota Bogor menunjukkan perlunya peningkatan respons pemerintah daerah dalam menghadapi aktivitas situs terlarang yang terus berubah.
Selain memperkuat upaya pemblokiran, kemudahan akses pengaduan masyarakat menjadi salah satu perhatian agar informasi mengenai situs yang masih beroperasi dapat diterima dan ditindaklanjuti dengan lebih cepat.
Koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga menjadi bagian penting dalam mendorong keselarasan langkah penanganan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Melalui penguatan respons Diskominfo dan keterlibatan masyarakat, DPRD Kota Bogor berharap penanganan situs game online terlarang dapat dilakukan secara lebih cepat dan berkesinambungan untuk mengurangi dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!