Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) melakukan kunjungan kerja ke Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/11/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat menyerap aspirasi daerah sekaligus membahas berbagai persoalan di bidang hukum, pemasyarakatan, dan pengelolaan aset.
Kegiatan yang dipimpin Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Kumham Imipas, R. Andika Dwi Prasetya, itu disambut langsung Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, di Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor.
Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang membutuhkan koordinasi dan dukungan pemerintah pusat, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan kementerian di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.
Sejumlah isu strategis menjadi perhatian dalam pertemuan itu, antara lain kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Paledang, pemanfaatan bekas Kantor Imigrasi, serta penggunaan aset yang sebelumnya telah dihibahkan Pemkot Bogor kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pemkot Bogor Soroti Kapasitas Lapas dan Pemanfaatan Aset
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyambut positif kunjungan jajaran Kemenko Kumham Imipas. Menurutnya, pertemuan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan kementerian.
Dedie menjelaskan bahwa beberapa persoalan di Kota Bogor memiliki keterkaitan langsung dengan bidang yang dikoordinasikan Kemenko Kumham Imipas, terutama terkait fasilitas pemasyarakatan dan penggunaan aset pemerintah.
Salah satu pembahasan utama adalah kondisi kapasitas Lapas Paledang. Selain itu, pemerintah daerah turut mengangkat persoalan bekas Kantor Imigrasi serta pemanfaatan aset yang telah diserahkan kepada pemerintah pusat pada masa sebelumnya.
Pembahasan tersebut diarahkan untuk memperjelas berbagai kebutuhan daerah sekaligus membuka peluang koordinasi lebih lanjut mengenai penggunaan aset yang berkaitan dengan kementerian.
Reformasi Hukum Kota Bogor Raih Nilai A
Selain membahas persoalan pemasyarakatan dan aset, pertemuan tersebut juga menyoroti pelaksanaan reformasi hukum di Kota Bogor.
Pembahasan mencakup Indeks Pembangunan Hukum (IPH), lima pilar yang menjadi bagian dari indeks tersebut, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum, serta pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing-masing lembaga.
Dedie mengungkapkan bahwa pelaksanaan reformasi hukum di Kota Bogor saat ini memperoleh nilai A. Capaian tersebut menunjukkan hasil dari sejumlah langkah yang telah dijalankan pemerintah daerah dalam memperkuat penyelenggaraan hukum.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan sidang tindak pidana ringan atau tipiring sebagai bagian dari penegakan peraturan daerah.
Pemkot Bogor juga menyediakan pos bantuan hukum gratis di wilayahnya sebagai bentuk dukungan terhadap akses masyarakat pada layanan hukum.
Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pelaksanaan reformasi hukum sekaligus mendukung peningkatan kualitas pembangunan hukum.
Kemenko Kumham Imipas Serap Kebutuhan Pemerintah Daerah
Sementara itu, Sesmenko Kumham Imipas, R. Andika Dwi Prasetya, menjelaskan bahwa kunjungan kerja ke Kota Bogor merupakan bagian dari kegiatan sosialisasi tugas dan fungsi kementerian.
Melalui pertemuan dengan pemerintah daerah, Kemenko Kumham Imipas berupaya memperoleh gambaran mengenai persoalan dan kebutuhan yang dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
Andika menerangkan bahwa kementeriannya memiliki peran dalam merespons berbagai kebutuhan pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan bidang hukum, hak asasi manusia, serta kepentingan lain yang memerlukan dukungan kementerian koordinator.
Kegiatan serupa, lanjutnya, dilaksanakan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sasaran kegiatan mencakup pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah provinsi, hingga kementerian dan lembaga.
Melalui pendekatan tersebut, Kemenko Kumham Imipas berupaya mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan keterlibatan atau intervensi pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.
Perkuat Koordinasi Pusat dan Daerah
Kunjungan kerja tersebut juga diharapkan dapat memperkuat hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Bogor dalam menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan hukum dan pemasyarakatan.
Pembahasan mengenai kapasitas Lapas Paledang, pemanfaatan aset, serta penguatan reformasi hukum menjadi bagian dari kebutuhan yang disampaikan pemerintah daerah agar dapat memperoleh perhatian sesuai kewenangan kementerian terkait.
Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia hukum dan penguatan pemahaman terhadap tugas masing-masing lembaga turut menjadi perhatian dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif.
Melalui koordinasi yang berkelanjutan, Kemenko Kumham Imipas berharap berbagai kebutuhan daerah dapat teridentifikasi dengan lebih baik sehingga pelaksanaan reformasi hukum dapat berjalan secara optimal.
Langkah tersebut sekaligus diharapkan mampu mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Hukum, baik di tingkat daerah maupun secara nasional.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!