DPRD Kota Bogor Desak Diskominfo Percepat Blokir Situs Game Online Terlarang
DPRD Kota Bogor mendesak Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mempercepat pemblokiran situs yang menyediakan layanan game online terlarang. Langkah itu dinilai penting untuk menekan dampak sosial yang mulai dirasakan masyarakat, termasuk persoalan ekonomi keluarga.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Said Muhammad Mohan mengatakan pemerintah daerah perlu berjalan searah dengan kebijakan pemerintah pusat dalam menangani aktivitas tersebut. Menurutnya, pemblokiran situs menjadi langkah yang harus diperkuat, terutama ketika Diskominfo menemukan atau menerima laporan mengenai situs yang masih aktif.
“Kita fokusnya ke pemblokiran. Pemerintah pusat kan fokus ke masalah pemblokiran, kita ingin apa yang menjadi semangat pemerintah pusat kemudian linear dilakukan juga oleh Pemerintah Kota Bogor, dalam hal ini Diskominfo,” ujar Mohan, Jumat, 6 November 2026.
Situs dinilai terus berganti
Mohan menyebut Diskominfo hingga kini belum menerima laporan masyarakat mengenai situs game online terlarang yang perlu diblokir. Padahal, menurut dia, pengelola situs dapat membuat kembali laman baru dengan nama maupun alamat berbeda setelah situs sebelumnya diblokir.
Ia meminta pemerintah bergerak lebih cepat daripada pengelola situs yang terus mencari cara untuk beroperasi. Diskominfo juga didorong menyediakan kanal pengaduan yang mudah digunakan melalui portal resmi maupun media sosial, lalu menyosialisasikan mekanismenya lewat media sosial dan media massa.
“Diblokir satu, dia akan tumbuh lagi. Diblokir lagi, dia akan tumbuh lagi. Nah, itu tidak boleh kalah cepat. Jadi pemerintah harus lebih cepat daripada mereka berganti-ganti nama,” tegasnya.
Dampak sosial hingga keluarga
Selain pemblokiran, Mohan menyoroti dampak sosial aktivitas game online terlarang di Kota Bogor. Bogor Selatan menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian berdasarkan data transaksi yang sebelumnya disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Menurut Mohan, persoalan itu tidak hanya menyangkut kerugian finansial, tetapi juga dapat memicu masalah keluarga, mengganggu ekonomi rumah tangga, dan memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dalam pembahasan bersama Diskominfo, ia turut menyinggung kasus anak yang bermain game online terlarang, sementara orang tuanya kehilangan bantuan sosial karena tercatat sebagai pemain.
Warga diminta tidak mencoba
Mohan mengingatkan warga Kota Bogor agar tidak mengakses maupun memainkan game online terlarang. Ia menilai aktivitas tersebut dapat mendorong seseorang mengulanginya hingga mengalami ketergantungan, sementara pemerintah daerah didorong memperkuat pemblokiran dan saluran pelaporan warga.
Sumber: Radar Bogor
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!