BEM se-Bogor Soroti Polemik Gibran, Desak Penguatan Demokrasi dan Konstitusi

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor Raya menyoroti dinamika politik nasional yang berkembang terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mulai dari munculnya wacana pemakzulan hingga kabar rencana pengunduran diri dari jabatannya.

Koordinator BEM se-Bogor Raya, Khaikal Sahid, menilai polemik tersebut perlu menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi, menegakkan konstitusi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Khaikal, demokrasi tidak dapat dimaknai sebatas penyelenggaraan pemilihan umum atau pergantian kepemimpinan. Kualitas demokrasi juga ditentukan oleh kepatuhan terhadap konstitusi dan kemampuan lembaga negara menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab.

Ia menegaskan bahwa setiap persoalan yang melibatkan pejabat negara harus ditangani melalui mekanisme hukum yang jelas. Penegakan konstitusi dinilai penting untuk menjaga integritas penyelenggaraan negara sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

Dalam menyikapi polemik Gibran, Khaikal meminta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjalankan fungsi dan kewenangannya berdasarkan ketentuan konstitusi. Termasuk mempertimbangkan mekanisme pemakzulan apabila ditemukan dasar hukum serta unsur konstitusional yang memenuhi persyaratan.

Khaikal menekankan bahwa persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan pergantian seseorang dalam jabatan pemerintahan. Lebih jauh, isu tersebut menyangkut prinsip kesetaraan di hadapan hukum, integritas pejabat publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Ia juga mengingatkan bahwa mekanisme pemberhentian presiden maupun wakil presiden telah diatur secara khusus dalam Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Oleh karena itu, setiap tahapan harus dilaksanakan sesuai prosedur hukum dan didukung proses pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, DPR RI tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan wakil presiden hanya berdasarkan tekanan politik atau tuntutan demonstrasi. Namun, lembaga legislatif tersebut juga diharapkan tidak mengabaikan persoalan yang berkaitan dengan integritas pejabat negara.

Khaikal menegaskan pentingnya proses pemeriksaan dan pembuktian sebelum suatu keputusan konstitusional diambil. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan setiap tindakan lembaga negara memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi.

Pernyataan BEM se-Bogor Raya tersebut menegaskan pandangan mahasiswa bahwa dinamika politik yang melibatkan pejabat tinggi negara perlu disikapi melalui pendekatan hukum dan konstitusional, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan atau tekanan politik.

Melalui sikap tersebut, BEM se-Bogor Raya mendorong agar polemik yang berkembang menjadi perhatian bagi lembaga negara untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, menjaga akuntabilitas pejabat publik, dan memastikan prinsip demokrasi tetap dijalankan sesuai konstitusi.