KPK Tegaskan Kesiapan Mematuhi UU Perampasan Aset yang Disahkan DPR
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya setelah rancangan aturan tersebut mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/11/2026), bahwa lembaganya sebagai aparat penegak hukum berkewajiban menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meski demikian, KPK akan terlebih dahulu mempelajari isi regulasi tersebut secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaiannya dengan tugas dan kewenangan lembaga dalam pemberantasan korupsi.
Pemulihan Kerugian Negara Jadi Perhatian dalam Penerapan Aturan Baru
Budi menilai UU Perampasan Aset memiliki keterkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi yang selama ini dijalankan KPK, terutama dalam mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana. Menurutnya, penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku korupsi, tetapi juga perlu memastikan bahwa aset atau keuangan negara yang terdampak dapat dipulihkan secara maksimal. Untuk itu, KPK akan menelaah pasal-pasal yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugasnya, termasuk Pasal 53 dan Pasal 61 yang mengatur pembentukan Badan Pengelolaan Aset serta Badan Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset.
KPK Soroti Kekayaan Pejabat Tidak Wajar dan Pentingnya Evaluasi Regulasi
Selain membahas kesiapan pelaksanaan undang-undang, Budi menanggapi perhatian masyarakat mengenai kekayaan pejabat publik yang dianggap tidak wajar, tetapi tidak termasuk dalam pengaturan UU Perampasan Aset yang telah disetujui DPR. Ia menyatakan bahwa pembahasan mengenai substansi regulasi telah dilakukan oleh DPR bersama pemerintah, sembari berharap kedua pihak tetap membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan setelah aturan tersebut diterapkan. KPK juga memandang evaluasi sebagai langkah penting untuk menilai efektivitas undang-undang dalam mendukung pemberantasan tindak pidana dan pemulihan aset, sehingga pelaksanaannya dapat ditinjau kembali apabila hasil yang dicapai belum sesuai dengan tujuan pembentukannya.
Sumber: CNN Indonesia
Penulis: Ryan Suhendra
Tanggal terbit: Jumat, 20 Nov 2026 10:25 WIB
URL:CNN Indonesia – KPK Siap Patuhi UU Perampasan Aset yang Baru Disahkan DPR




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!