Terkini

Perairan Sekitar Taman Nasional Ujung Kulon Masuk Wilayah Usaha Pertambangan, ESDM Tetapkan Aturan Baru

ESDM RI menetapkan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai wilayah usaha pertambangan melalui keputusan menteri yang berlaku mulai 12 Februari 2026.

Images Source : Media Indonesia

Kementerian ESDM Tetapkan Perairan Sekitar Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan

BANTEN – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, sebagai bagian dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Keputusan yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026 tersebut mengatur pembagian wilayah pertambangan berdasarkan peta yang mencakup sejumlah kawasan daratan dan perairan di Provinsi Banten, termasuk wilayah laut sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Dalam lampiran keputusan, pemerintah membagi wilayah pertambangan menjadi tiga kategori, yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang ditandai warna krem, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) berwarna kuning, serta Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang ditampilkan dengan warna merah.

Penetapan Wilayah Pertambangan Berdasarkan Potensi Mineral dan Batu Bara

Kementerian ESDM menjelaskan bahwa pembaruan wilayah pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geologi, termasuk persebaran formasi batuan yang berpotensi mengandung mineral atau batu bara, indikasi keberadaan bahan tambang, serta data sumber daya dan cadangan yang tersedia. Pemerintah menilai ketentuan sebelumnya, yaitu Keputusan Menteri ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022, sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pengelolaan wilayah pertambangan sehingga diperlukan penyesuaian melalui kebijakan baru. Dalam keputusan terbaru, penetapan wilayah pertambangan dituangkan melalui peta resmi yang tersedia dalam bentuk cetak maupun digital dan menjadi bagian dari sistem informasi wilayah pertambangan berbasis elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan.

Wilayah Usaha Pertambangan Jadi Dasar Penetapan Izin, Evaluasi Diatur Setiap Lima Tahun

Berdasarkan ketentuan dalam keputusan tersebut, Wilayah Usaha Pertambangan menjadi landasan bagi Menteri ESDM atau gubernur sesuai kewenangannya untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), baik untuk mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, maupun batuan. Sementara itu, Wilayah Pertambangan Rakyat menjadi dasar penetapan perizinan pertambangan rakyat, sedangkan Wilayah Pencadangan Negara dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus apabila memenuhi kriteria dan persyaratan yang berlaku. Pemerintah juga mengatur bahwa wilayah pertambangan Provinsi Banten dapat diubah satu kali dalam jangka waktu lima tahun melalui keputusan menteri, sementara aturan terbaru mulai berlaku sejak 12 Februari 2026 sekaligus mencabut ketentuan penetapan wilayah pertambangan sebelumnya.

 

Sumber: Media Indonesia

Bagaimana reaksi Anda?
Nilai artikel ini
Belum ada penilaian

Mungkin Anda suka

Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *