Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri. Pembahasan tersebut diarahkan untuk memperoleh masukan mengenai pengaturan kewenangan penyadapan dalam sistem hukum Indonesia.
Rapat berlangsung di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari pembahasan mengenai perlunya ketentuan hukum yang lebih jelas dalam mengatur pelaksanaan penyadapan oleh lembaga yang memiliki kewenangan tersebut.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa perhatian terhadap persoalan penyadapan kembali meningkat setelah muncul kasus penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang disebut melibatkan oknum aparat penegak hukum.
Menurut Habiburokhman, persoalan tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam penyelenggaraan kewenangan penyadapan di lingkungan institusi yang memiliki kewenangan melakukan tindakan tersebut.
Kondisi itu menjadi salah satu alasan Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap penyusunan regulasi penyadapan. Pengaturan yang jelas dinilai diperlukan agar kewenangan tersebut dapat digunakan sesuai kepentingan hukum dan keamanan.
Habiburokhman menerangkan bahwa penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mencegah dan mendeteksi tindak kejahatan. Namun, kewenangan tersebut diberikan secara terbatas sehingga pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa penyalahgunaan penyadapan berpotensi menjadi sarana pelanggaran privasi oleh negara maupun pihak tertentu. Karena itu, pelaksanaan penyadapan perlu memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara.
Ia menegaskan bahwa penyadapan berkaitan langsung dengan hak konstitusional masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tindakan tersebut dapat membatasi hak privasi seseorang sehingga tidak boleh dilakukan tanpa pengaturan yang memadai.
Dalam penjelasannya, Habiburokhman juga merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 mengenai perlindungan hak privasi. Ia menyebut hak tersebut sebagai bagian dari hak yang tidak dapat dikurangi atau non-derogable rights.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, ia menilai penyadapan dan perekaman membutuhkan aturan tersendiri yang menjelaskan persyaratan serta tata cara pelaksanaannya. Pengaturan khusus diharapkan dapat mencegah penggunaan kewenangan di luar batas yang diperbolehkan hukum.
Saat ini, ketentuan mengenai penyadapan telah tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di antaranya terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Undang-Undang Intelijen, Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang Narkotika.
Meski telah diatur dalam sejumlah undang-undang, Habiburokhman menilai ketentuan yang ada belum memberikan pengaturan penyadapan secara terperinci dan seragam.
Perbedaan tersebut terlihat dari mekanisme pelaksanaan penyadapan di berbagai lembaga. Beberapa ketentuan mengharuskan adanya izin pengadilan sebelum penyadapan dilakukan, sementara ketentuan lainnya memungkinkan tindakan tersebut dilaksanakan tanpa melalui proses perizinan yang sama.
Selain perbedaan persyaratan izin, terdapat pula persoalan mengenai jangka waktu penyadapan yang belum diatur secara jelas. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan regulasi yang lebih khusus.
Habiburokhman mengingatkan bahwa belum adanya mekanisme yang tegas dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas kewenangan penyadapan. Hal itu juga berkaitan dengan perlindungan data serta informasi pribadi masyarakat.
Melalui pembahasan RUU Penyadapan, Komisi III DPR RI berupaya mendorong terbentuknya ketentuan yang dapat memperjelas prosedur pelaksanaan penyadapan, termasuk batasan kewenangan lembaga yang menjalankannya.
Pengaturan tersebut diharapkan dapat memastikan penyadapan dilakukan secara profesional, akuntabel, dan tidak diskriminatif, sekaligus tetap mendukung kebutuhan penegakan hukum.
Selain itu, pembentukan aturan khusus dinilai penting untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.
Habiburokhman berharap kasus penyadapan ilegal yang menyasar kepala negara maupun tokoh bangsa tidak kembali terjadi. Ia menekankan pentingnya menjaga keamanan negara tanpa mengabaikan perlindungan hak masyarakat dari tindakan penyadapan yang bertentangan dengan hukum.
Rapat dengar pendapat bersama Baintelkam Polri tersebut menjadi langkah awal Komisi III DPR RI dalam menghimpun masukan terkait RUU Penyadapan. Pembahasan masih berada pada tahap pendalaman pengaturan dan belum menunjukkan bahwa rancangan undang-undang tersebut telah disahkan menjadi undang-undang.




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!