Penerimaan Pajak Masih Kurang Rp514 Triliun, DJP Perkuat Pengawasan Wajib Pajak melalui Coretax dan AI

Pemerintah Kejar Tambahan Penerimaan Pajak Rp514 Triliun hingga Akhir 2026

JAKARTA – Pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026 setelah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat realisasi sebesar Rp1.796,8 triliun hingga Oktober. Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa pada Jumat (13/11/2026) menjelaskan bahwa pemerintah masih perlu menghimpun tambahan sekitar Rp514 triliun selama November dan Desember untuk mencapai perkiraan penerimaan akhir tahun sebesar Rp2.310,8 triliun. Menurutnya, upaya tersebut bukan pekerjaan mudah karena penerimaan pajak menjadi salah satu sumber utama pembiayaan berbagai kebutuhan belanja negara dan pelaksanaan program pemerintah.

DJP Perkuat Pengawasan melalui Teknologi AI dan Sistem Coretax

Untuk mengejar kebutuhan penerimaan tersebut, DJP menyiapkan strategi pengawasan yang lebih intensif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) serta sistem administrasi perpajakan Coretax. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa pengawasan akan diperkuat melalui pemantauan pembayaran pajak, pemeriksaan, penagihan, serta pemanfaatan data dari berbagai instansi pemerintah, lembaga keuangan, dan pihak ketiga. Integrasi serta pencocokan informasi tersebut diharapkan membantu DJP mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergarap sekaligus meningkatkan ketepatan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan masyarakat dan pelaku usaha.

Sektor Perdagangan hingga Ekonomi Digital Jadi Fokus Pengawasan

Selain memperkuat teknologi pengawasan, DJP memprioritaskan sejumlah sektor ekonomi yang dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung peningkatan penerimaan pajak, termasuk perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, serta transportasi dan pergudangan. Perhatian juga diarahkan pada kegiatan ekonomi digital untuk memastikan pelaku usaha menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan sekaligus menciptakan persaingan yang setara dengan sektor usaha konvensional. Melalui penguatan pengawasan, optimalisasi data, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemerintah berharap kebutuhan tambahan penerimaan sekitar Rp514 triliun dapat dihimpun hingga penghujung 2026 untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Sumber: Kaltim Post