JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mencermati temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa influencer di dua kementerian dengan total nilai mencapai Rp14,7 miliar selama periode 2024–2026.
Temuan tersebut menjadi perhatian setelah ICW mengungkap sejumlah paket pengadaan jasa promosi yang diduga hanya mengarah kepada satu penyedia layanan. Selain persoalan persaingan usaha, ICW turut menyoroti adanya dugaan konflik kepentingan dalam proses pengadaan tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya perlu mempelajari temuan tersebut terlebih dahulu untuk menentukan apakah terdapat indikasi tindak pidana korupsi yang dapat ditindaklanjuti.
“Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026) malam.
Menurut Budi, KPK juga harus memastikan apakah persoalan pengadaan jasa tersebut termasuk dalam lingkup kewenangan lembaganya. Penilaian tersebut menjadi dasar dalam menentukan kemungkinan langkah penanganan lebih lanjut.
“Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak? Tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak,” jelasnya.
Terkait dugaan konflik kepentingan, Budi menilai kementerian yang terlibat perlu melakukan evaluasi terhadap keseluruhan proses pengadaan barang dan jasa, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
“Langkah pertama yang penting dilakukan adalah institusi terkait melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut. Bagaimana tahap perencanaannya, pelaksanaannya, dan juga tentunya evaluasinya,” katanya.
Sebelumnya, pada 9 November 2026, ICW mengungkap temuan delapan paket pengadaan jasa influencer dengan total nilai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.
Dari jumlah tersebut, lima paket pengadaan tercatat berada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024. Sementara tiga paket lainnya berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama periode 2025–2026.
Berdasarkan temuan ICW, seluruh paket pengadaan tersebut melibatkan PT Rans Animasi Indonesia sebagai penyedia jasa.
Bentuk kerja sama yang disoroti meliputi publikasi konten melalui akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment. Selain itu, pengadaan juga mencakup kehadiran Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni berinisial RA dalam sejumlah kegiatan kementerian.
ICW menduga proses pengadaan tersebut mengarah kepada satu penyedia jasa sehingga berpotensi membatasi kesempatan bagi penyedia layanan lain untuk bersaing.
Lembaga pemantau korupsi tersebut juga menyoroti dugaan konflik kepentingan karena RA memiliki kedudukan sebagai pejabat publik.
Menanggapi persoalan tersebut, PT Rans Entertainmen Indonesia memberikan penjelasan melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2026.
Perusahaan menyatakan bahwa seluruh kerja sama RANS maupun anak usahanya dengan instansi pemerintah dilaksanakan secara profesional melalui mekanisme pengadaan yang tersedia, termasuk platform Inaproc.id dan ecatalogue.com.
RANS menegaskan bahwa setiap proses pengadaan mengikuti persyaratan administratif, teknis, serta komersial yang ditetapkan oleh instansi terkait. Perusahaan menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel.
Terkait nilai pengadaan sebesar Rp14,7 miliar, RANS menjelaskan bahwa angka tersebut merujuk pada tarif komersial atau commercial rate card yang biasa digunakan perusahaan dalam menawarkan layanan kepada klien.
Menurut perusahaan, biaya tersebut tidak hanya mencakup publikasi konten di media sosial, tetapi juga produksi materi promosi, perjalanan, kebutuhan logistik, kehadiran influencer dalam kegiatan, serta berbagai aktivitas promosi lainnya.
RANS juga menyatakan memahami perhatian publik mengenai potensi konflik kepentingan yang berkaitan dengan posisi RA sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus Utusan Khusus Presiden.
Hingga pernyataan KPK tersebut disampaikan, temuan ICW masih memerlukan pendalaman untuk memastikan ada atau tidaknya unsur dugaan tindak pidana korupsi.
KPK belum menyatakan adanya pelanggaran hukum dalam pengadaan tersebut. Penentuan langkah lebih lanjut akan bergantung pada hasil pencermatan terhadap temuan serta kewenangan lembaga dalam menangani persoalan tersebut.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!