Penarikan biaya parkir dalam kegiatan karate yang berlangsung di Grha Purwomartani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (8/11/2026), memicu polemik. Pemerintah Kalurahan Purwomartani menyatakan pungutan yang dilakukan petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) tersebut tidak memiliki koordinasi maupun persetujuan dari pihak kalurahan.
Persoalan ini mencuat setelah karcis parkir berlogo Satlinmas Purwomartani beredar di media sosial. Dalam kegiatan tersebut, pengunjung dikenakan tarif sebesar Rp5.000 untuk sepeda motor, Rp10.000 untuk mobil, dan Rp25.000 untuk bus.
Lurah Purwomartani, Semiono, mengaku tidak mengetahui adanya penetapan tarif maupun penerbitan karcis parkir tersebut. Ia menegaskan bahwa pihak Satlinmas tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah kalurahan terkait mekanisme pengelolaan parkir selama kegiatan berlangsung.
Berdasarkan penelusuran yang dilakukannya, uang hasil penarikan parkir tidak masuk ke kas kalurahan. Dana tersebut justru dikelola oleh organisasi Satlinmas dan sebagian diberikan kepada personel yang bertugas di lapangan.
Semiono menjelaskan bahwa anggota Satlinmas memang kerap dilibatkan dalam pengaturan kendaraan ketika terdapat kegiatan di lingkungan kantor kalurahan. Namun, keterlibatan mereka selama ini umumnya sebatas membantu menata kendaraan agar kondisi parkir tetap tertib.
Dalam kegiatan seperti penyewaan gedung untuk acara pernikahan, petugas biasanya memperoleh uang saku dari pihak penyewa sebagai bentuk kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan. Besaran uang saku tersebut berkisar Rp50.000 untuk setiap personel.
Berbeda dari kegiatan sebelumnya, penyelenggaraan acara karate di Grha Purwomartani melibatkan peserta dari berbagai wilayah di DIY. Jumlah kendaraan yang datang menyebabkan halaman kantor kalurahan dipadati pengunjung sehingga kebutuhan pengaturan parkir menjadi lebih besar.
Meski demikian, Semiono menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk memberlakukan pungutan secara sepihak, terlebih kegiatan berlangsung di kawasan kantor kalurahan yang merupakan fasilitas publik.
Setelah mengetahui adanya penarikan biaya parkir, Semiono langsung mendatangi lokasi kegiatan untuk menghentikan pungutan tersebut. Ia juga melakukan penelusuran terhadap jumlah uang yang telah terkumpul selama kegiatan berlangsung.
Dari hasil pemeriksaan, diketahui pendapatan parkir mencapai lebih dari Rp1 juta. Kendati demikian, Semiono menyebut tidak seluruh pengunjung membayar sesuai nominal tarif yang tertera pada karcis.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kalurahan Purwomartani untuk melakukan evaluasi terhadap mekanisme pengelolaan parkir pada kegiatan berikutnya. Semiono menegaskan bahwa penetapan tarif tanpa koordinasi dan dasar kewenangan tidak boleh kembali terjadi.
Ia juga menyatakan bahwa tindakan penarikan biaya parkir tersebut tidak dapat dibenarkan karena dilakukan di lingkungan fasilitas publik tanpa mekanisme yang sesuai.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, Purwati, menegaskan bahwa lembaga maupun organisasi tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan karcis parkir secara mandiri tanpa dasar hukum atau kewenangan yang jelas.
Purwati menjelaskan bahwa apabila pengelolaan parkir dilakukan oleh pemerintah kalurahan, pelaksanaannya harus berpedoman pada peraturan kalurahan yang berlaku. Dengan demikian, penerbitan karcis dan penetapan tarif tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh organisasi tertentu.
Terkait polemik tersebut, Purwati memastikan bahwa persoalan penarikan parkir di Purwomartani telah mendapatkan tindak lanjut dari dinas yang menangani pemberdayaan kalurahan kepada pemerintah kalurahan setempat.
Kasus ini menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kalurahan Purwomartani dalam pengaturan parkir saat kegiatan masyarakat. Penetapan mekanisme dan kewenangan pengelolaan dinilai penting agar penggunaan fasilitas publik berjalan tertib serta tidak menimbulkan persoalan pungutan di kemudian hari.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!