Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempercepat perbaikan sejumlah ruas jalan rusak yang berada di bawah kewenangan masing-masing. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas, terutama ketika intensitas hujan meningkat.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menilai percepatan penanganan infrastruktur jalan perlu menjadi perhatian bersama. Pasalnya, kerusakan jalan yang tidak segera diperbaiki dapat mengancam keselamatan pengendara, terlebih saat musim hujan yang juga berpotensi memicu longsor.
Jenal mengungkapkan bahwa keterlambatan penanganan jalan rusak pada tahun sebelumnya menjadi pengalaman penting bagi pemerintah daerah. Salah satu persoalan yang dihadapi saat itu adalah hambatan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi.
Hal tersebut disampaikan Jenal seusai mengikuti Apel Sinergi Lintas Sektor Kesiapsiagaan Menghadapi Risiko Bencana Hidrometeorologi 2026 di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Jumat (6/11/2026).
Pengalaman Tahun Lalu Jadi Evaluasi
Menurut Jenal, proses perbaikan sejumlah ruas jalan pada tahun sebelumnya tidak berjalan secepat yang diharapkan. Keterlambatan tersebut turut berdampak pada keselamatan masyarakat karena kondisi jalan berlubang berpotensi menyebabkan kecelakaan.
Ia menjelaskan bahwa keterbatasan koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi yang memiliki kewenangan atas ruas jalan menjadi salah satu hambatan dalam mempercepat penanganan.
Akibat kondisi tersebut, Pemkot Bogor bahkan harus mengambil langkah darurat dengan melakukan pengaspalan pada sejumlah titik jalan berlubang yang dinilai membahayakan pengguna jalan.
Jenal mengungkapkan bahwa dirinya turut menggunakan dana pribadi untuk membantu penanganan jalan rusak pada saat itu.
Langkah tersebut dilakukan karena kondisi jalan membutuhkan penanganan segera, sementara proses koordinasi dengan instansi terkait belum berjalan optimal.
Pengalaman itu menjadi alasan bagi Jenal untuk meminta agar pola penanganan yang sebelumnya terkendala komunikasi tidak kembali terulang.
Dinas PUPR Diminta Intensif Berkoordinasi
Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, Jenal meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor meningkatkan intensitas komunikasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Koordinasi dinilai penting karena tidak seluruh ruas jalan yang berada di wilayah Kota Bogor menjadi kewenangan pemerintah kota.
Sebagian ruas jalan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat atau provinsi sehingga penanganannya memerlukan komunikasi dengan instansi yang berwenang.
Dengan koordinasi yang lebih intensif, pemerintah daerah diharapkan dapat menyampaikan kondisi kerusakan jalan secara lebih cepat agar langkah perbaikan tidak mengalami keterlambatan seperti tahun sebelumnya.
Jenal juga menekankan pentingnya mengutamakan keselamatan masyarakat dalam menentukan langkah penanganan, khususnya terhadap jalan berlubang yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.
Pemkot Bogor Bahas Mekanisme Perbaikan Darurat dengan Kementerian PU
Selain mendorong peningkatan koordinasi, Jenal mengaku telah berkomunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk membahas kemungkinan penanganan darurat pada ruas jalan yang bukan menjadi kewenangan pemerintah kota.
Pembahasan tersebut berkaitan dengan mekanisme yang dapat ditempuh apabila ditemukan kerusakan jalan yang membutuhkan penanganan segera demi keselamatan pengguna jalan.
Salah satu persoalan yang dikonsultasikan adalah kemungkinan Pemkot Bogor melakukan perbaikan terlebih dahulu terhadap jalan berlubang meskipun ruas jalan tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah pusat atau provinsi.
Langkah ini menjadi perhatian karena pemerintah daerah dihadapkan pada kebutuhan untuk merespons kondisi jalan yang membahayakan masyarakat, sementara kewenangan perbaikannya berada pada instansi pemerintahan lain.
Melalui komunikasi dengan Kementerian PU, Pemkot Bogor berupaya memperoleh kejelasan mengenai mekanisme penanganan darurat yang dapat dilakukan sesuai dengan pembagian kewenangan.
Keselamatan Pengguna Jalan Jadi Prioritas
Memasuki periode dengan intensitas hujan yang meningkat, percepatan perbaikan jalan menjadi kebutuhan penting untuk mengantisipasi potensi kecelakaan serta dampak kerusakan infrastruktur.
Kondisi cuaca yang berpotensi memperburuk kerusakan jalan dan menimbulkan longsor semakin memperkuat urgensi penanganan pada titik-titik yang membahayakan pengendara.
Pemkot Bogor berharap hambatan komunikasi yang terjadi pada tahun sebelumnya dapat diatasi melalui koordinasi yang lebih aktif dengan pemerintah pusat maupun provinsi.
Upaya tersebut diarahkan agar penanganan jalan rusak dapat dilaksanakan secara lebih responsif tanpa mengabaikan ketentuan kewenangan masing-masing instansi.
Dengan memperkuat koordinasi lintas pemerintahan, Pemkot Bogor berupaya mencegah terulangnya keterlambatan perbaikan jalan sekaligus meningkatkan keselamatan masyarakat dalam beraktivitas di jalan raya.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!