Dolar AS Mendekati Rp18.200, BI Sebut Rupiah Masih Tertekan Konflik Timur Tengah

Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah dan mata uang negara-negara kawasan masih dipengaruhi ketidakpastian penyelesaian konflik di Timur Tengah. Kondisi tersebut terjadi ketika nilai tukar rupiah mendekati Rp18.200 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), nilai tukar rupiah tercatat berada di level Rp18.183 per dolar AS. Situasi geopolitik yang belum menentu turut menjaga harga minyak dunia tetap tinggi, yakni di atas 115 dolar AS per barel, sekaligus meningkatkan risiko fiskal dan ekspektasi kenaikan suku bunga Amerika Serikat.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin Gunawan Hutapea, menjelaskan bahwa meningkatnya kecenderungan investor menghindari risiko mendorong penguatan dolar AS. Kondisi tersebut juga memicu aliran dana keluar dari pasar negara berkembang atau emerging markets, di tengah kenaikan imbal hasil obligasi.

Dari dalam negeri, tekanan terhadap rupiah turut dipengaruhi kekhawatiran mengenai kemungkinan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI. Selain itu, meningkatnya kebutuhan valuta asing menjelang akhir bulan ikut memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

BI mencatat bahwa pelemahan rupiah secara umum masih sejalan dengan pergerakan mata uang negara-negara di kawasan. Secara bulanan, rupiah mengalami depresiasi sebesar 1,15 persen. Meski demikian, posisi cadangan devisa Indonesia masih terjaga sebesar 146,3 miliar dolar AS pada akhir September 2026.

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, BI terus melakukan langkah stabilisasi melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF), Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan transaksi spot. Bank sentral juga melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Selain intervensi pasar, BI memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan perusahaan, pelaku pasar keuangan, serta pihak terkait lainnya. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga mekanisme pasar tetap berjalan dengan baik dan memastikan stabilitas rupiah tetap terpelihara sesuai dengan kondisi fundamental ekonomi.