Realisasi pendapatan negara di Provinsi Lampung mencapai Rp8,8 triliun hingga Agustus 2026. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Wilayah Lampung mencatat capaian tersebut berasal dari penerimaan pajak, cukai, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Lampung, Purwanto, menyampaikan bahwa realisasi pendapatan tersebut telah mencapai 70,69 persen dari target Rp13,4 triliun. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, pendapatan negara di Lampung tumbuh sebesar 25,59 persen.
Kontribusi pendapatan negara dari Lampung tercatat sebesar 0,43 persen terhadap total penerimaan nasional yang mencapai Rp2.055 triliun. Capaian tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan penerimaan negara di wilayah Lampung selama delapan bulan pertama 2026.
Sementara itu, realisasi belanja negara di Lampung hingga Agustus 2026 mencapai Rp20,4 triliun atau 70,14 persen dari target. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai belanja pegawai serta mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah di daerah.
Secara nasional, realisasi belanja negara mencapai Rp2.295 triliun. Dengan demikian, belanja negara yang disalurkan ke Lampung menyumbang sekitar 1 persen dari total belanja nasional.
Besarnya realisasi belanja dibandingkan pendapatan negara di Lampung menunjukkan bahwa anggaran pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah tersebut lebih besar daripada penerimaan yang dihimpun. Kondisi ini turut mendukung pembiayaan berbagai kebutuhan pemerintahan dan program pembangunan di Lampung.
DJPb menilai kinerja APBN Regional Lampung hingga Agustus 2026 masih terjaga dengan baik. Pertumbuhan penerimaan negara yang positif serta realisasi belanja yang berjalan sesuai target diharapkan dapat terus mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah.
Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!