Pemerintah setop impor beras umum selama dua tahun

Pemerintah Indonesia menyatakan telah menghentikan impor beras umum atau beras reguler selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang disebut didukung capaian swasembada beras serta ketersediaan stok dalam negeri yang melimpah.

Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah RI Kurnia Ramadhana menyatakan bahwa produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024. Sepanjang 2025, Indonesia tidak melakukan impor beras umum untuk konsumsi.

Produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton atau meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024. Sepanjang 2025, Indonesia tidak melakukan impor beras umum untuk konsumsi. Pada akhir 2025, cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog tercatat sebesar 3,248 juta ton. Pada 2026, produksi beras diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton, melampaui perkiraan kebutuhan nasional sebesar 31,10 juta ton, kata Kurnia Ramadhana.

Produksi dan cadangan beras

Pada akhir 2025, cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog tercatat sebesar 3,248 juta ton. Pada 2026, produksi beras diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton, lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan kebutuhan nasional sebesar 31,10 juta ton.

Kurnia menyatakan bahwa capaian di sektor pangan didukung oleh sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk perbaikan tata kelola distribusi pupuk, penurunan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi, serta dukungan bagi kelompok tani di berbagai daerah.

Perbaikan tata kelola pupuk

Menurut Kurnia, pemerintah menyederhanakan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi dengan memangkas 145 regulasi yang dinilai menghambat distribusi serta menurunkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20 persen untuk meringankan biaya produksi petani.

Pemerintah menyederhanakan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi dengan memangkas 145 regulasi yang menghambat distribusi serta menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen untuk meringankan biaya produksi petani, ujar Kurnia.

Penguatan pangan bahari

Selain beras, pemerintah juga membangun ketahanan pangan melalui sumber protein boga bahari dalam program Kampung Nelayan Merah Putih. Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun 100 lokasi pada 2025, dengan 65 lokasi telah memasuki tahap uji coba operasional, serta menargetkan pembangunan 1.386 lokasi hingga akhir 2026.

Sumber: Antara News DI Yogyakarta