Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa perlindungan tenaga kerja harus diberikan secara menyeluruh, mulai dari proses mencari pekerjaan, selama menjalani hubungan kerja, hingga setelah masa kerja berakhir.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu prinsip utama dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur pemenuhan hak tenaga kerja pada setiap tahapan hubungan kerja.
Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/11/2026), Afriansyah menjelaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan kepada masyarakat bahkan sebelum mereka memperoleh pekerjaan.
Menurutnya, perlindungan tidak hanya diberikan kepada seseorang yang telah berstatus sebagai pekerja. Masyarakat yang sedang mencari pekerjaan juga perlu memperoleh jaminan terhadap proses perekrutan yang adil dan transparan.
Pada tahap sebelum bekerja, pemerintah mewajibkan penyediaan informasi dan pelaporan lowongan pekerjaan. Kebijakan tersebut bertujuan mencegah praktik percaloan, penipuan rekrutmen, serta penyebaran informasi lowongan kerja fiktif yang dapat merugikan pencari kerja.
Penyediaan informasi ketenagakerjaan yang jelas juga diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui peluang kerja yang tersedia melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
Afriansyah menekankan bahwa proses penempatan tenaga kerja harus dilaksanakan secara adil, objektif, transparan, dan bebas dari tindakan diskriminasi.
Prinsip tersebut turut memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan dalam mengakses pekerjaan, termasuk kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang berada di daerah tertinggal.
Melalui pengaturan tersebut, pemerintah berupaya memastikan kesempatan memasuki dunia kerja dapat diakses secara lebih setara oleh seluruh kelompok masyarakat.
Selain proses perekrutan dan penempatan, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan program pemagangan di perusahaan.
Afriansyah menjelaskan bahwa kegiatan pemagangan harus dilaksanakan sesuai ketentuan agar benar-benar menjadi sarana pembelajaran dan peningkatan keterampilan bagi peserta.
Dalam regulasi tersebut, pelaksanaan pemagangan mencakup kejelasan status peserta, penetapan durasi maksimal enam bulan, pemberian uang saku, serta penerbitan sertifikat setelah mengikuti program.
Peserta pemagangan juga harus memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), termasuk kepesertaan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memastikan kegiatan pemagangan tidak disalahgunakan oleh perusahaan sebagai cara menggantikan kebutuhan tenaga kerja reguler.
Afriansyah mengingatkan bahwa perusahaan harus menempatkan pemagangan sebagai kegiatan pembelajaran yang memberikan manfaat bagi pengembangan kompetensi peserta.
Setelah seseorang memasuki hubungan kerja, perlindungan pemerintah diarahkan pada kepastian status pekerjaan, pemenuhan hak tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan pekerja.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dalam seluruh kegiatan usaha.
Menurut Afriansyah, K3 merupakan hak fundamental setiap pekerja sehingga penerapannya tidak boleh dipandang hanya sebagai kewajiban administratif perusahaan.
Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat guna melindungi tenaga kerja dari risiko yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan.
Selain memastikan perlindungan ketika hubungan kerja berlangsung, pemerintah juga mengatur pemenuhan hak tenaga kerja setelah hubungan kerja berakhir.
Perlindungan pada tahap tersebut mencakup pemenuhan hak atas ganti kerugian serta akses terhadap program jaminan sosial yang berkaitan dengan berakhirnya hubungan kerja.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa UU Nomor 27 Tahun 2026 menggantikan ketentuan klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Meski demikian, sejumlah kebijakan yang dinilai telah memberikan manfaat bagi pekerja tetap dipertahankan dalam aturan baru tersebut.
Salah satunya adalah pemberian uang kompensasi sebesar satu bulan upah kepada pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ketika masa kontrak berakhir.
Selain itu, pemerintah juga mempertahankan keberlanjutan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai bagian dari sistem perlindungan tenaga kerja.
Indah menjelaskan bahwa pengaturan ketenagakerjaan tersebut diarahkan untuk memberikan perlindungan sejak seseorang belum bekerja, selama bekerja, hingga setelah hubungan kerja selesai.
Di sisi lain, pemerintah tetap memperhatikan keberlanjutan kegiatan usaha agar ketentuan perlindungan tenaga kerja dapat berjalan seiring dengan kebutuhan dunia usaha.
Melalui penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026, pemerintah berupaya memperkuat sistem ketenagakerjaan yang memberikan kepastian hak dan perlindungan bagi pencari kerja, peserta pemagangan, pekerja aktif, maupun tenaga kerja yang telah menyelesaikan hubungan kerjanya.
Sumber: ANTARA News Jambi
Editor: Tidak disebutkan
Tanggal terbit: 18 November 2026
URL: https://jambi.antaranews.com/berita/674451/wamenaker-pelindungan-pekerja-dimulai-sejak-mencari-kerja




Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!